DPRD Bali mendesak perbaikan tata kelola pasca banjir parah. 120 titik banjir tercatat, 14 korban tewas. Sinergi pemerintah daerah diperlukan untuk penanganan.
BPN Bali menyatakan status tanah di Tahura sebagai kawasan industri. DPRD Bali menyoroti masalah status kawasan konservasi dan aktivitas pabrik asing di lokasi.
Kejati Sumut menyita uang sebesar Rp. 113.435.080.000, dalam kasus dugaan korupsi jual beli aset PTPN 1 Regional 1 ke PT. NDP melalui KSO dengan Ciputra Land.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengklaim tidak ada sengketa tanah baru di tahun pertama Kabinet Merah Putih. Fokus pada pencegahan, perbaikan sistem pertanahan.
SPPG Polda Bali hentikan dapur Makan Bergizi Gratis akibat anggaran BGN tak cair sejak 29 September 2025. Operasional terhenti hingga anggaran tersedia.
Wagub Bali I Nyoman Giri Prasta mengakui pembangunan masif jadi salah satu faktor penyebab banjir Bali. DPRD pun mendorong tata kelola pembangunan dibenahi.