Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
2 Pos Lowong di Sektor Penindakan Bikin KPK Tak Optimal

detikNews

2 Pos Lowong di Sektor Penindakan Bikin KPK Tak Optimal

Dua posisi penting di sektor penindakan, yakni Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan lowong. Pihak KPK pun mengakui, kekosongan ini menimbulkan kurang optimalnya kinerja dalam memberantas korupsi.
Selasa, 13 Mar 2012 16:46 WIB
Pramono: Satgas Antipornografi Tak Krusial

detikNews

Pramono: Satgas Antipornografi Tak Krusial

Wakil Ketua DPR Pramono Anung tak sepakat dengan pembentukan satgas antipornografi. Menurutnya lebih penting pemerintah menuntaskan korupsi ketimbang mengurus pornografi.
Selasa, 13 Mar 2012 11:30 WIB
Memburu Rp 60 M yang Mencurigakan

Memburu Rp 60 M yang Mencurigakan

Semua uang Dhana Widyatmika disita bahkan termasuk recehan. Ia sampai menghiba agar uang Rp 7 juta di tasnya tidak ikut disita.
Selasa, 13 Mar 2012 10:22 WIB
Air Mata Dhana di Kantor Jaksa

Air Mata Dhana di Kantor Jaksa

Dhana Widyatmika ditahan Kejagung. Ia diduga terlibat korupsi dan pencucian uang terkait transaksi Rp 60 miliar. Ia membantah. Uang berasal dari warisan dan usaha.
Selasa, 13 Mar 2012 10:18 WIB
DPR Lebih Baik Perkuat Wewenang Pencegahan KPK

detikNews

DPR Lebih Baik Perkuat Wewenang Pencegahan KPK

DPR disinyalir akan menghilangkan sejumlah wewenang KPK dalam revisi UU No 30 Tahun 2002. Dibanding menghilangkan wewenang penyidikan, penyadapan dan penuntutan, DPR lebih baik justru memperkuat wewenang pencegahan KPK.
Senin, 12 Mar 2012 03:25 WIB
DPR Akui Kewenangan Penuntutan KPK Akan Dihilangkan

detikNews

DPR Akui Kewenangan Penuntutan KPK Akan Dihilangkan

DPR rupanya serius untuk menghilangkan kewenangan penuntutan dan penyadapan KPK melalui revisi Undang-Undang Nomor 30/2002. Selain itu, DPR dalam draf revisi itu juga akan mengatur wewenang penyadapan yang selama ini menjadi ujung tombak KPK mengungkap skandal korupsi para pejabat negara.
Sabtu, 10 Mar 2012 14:43 WIB