detikFinance

Bantuan Rp 20 Triliun ke PLN Resmi Diubah menjadi PMN

Komisi VI DPR RI menyetujui permintaan PLN untuk mengubah status Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) Rp 20,019 triliun menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN).

Kamis, 24 Feb 2011 17:40 WIB

detikFinance

Jaga Kualitas, Menkeu Dorong Pegawai Laporkan Kekayaan

Menteri Keuangan Agus Martowardojo ingin seluruh pegawai Kementerian Keuangan melaporkan harta kekayaannya, jumlahnya pun sudah bertambah dari 8.000 menjadi 28.000 pegawai.

Kamis, 24 Feb 2011 17:00 WIB

detikFinance

Pemerintah Siap Hemat Rp 15 Triliun demi Rumah Murah

Pemerintah mendapatkan angka penghematan anggaran tahun ini sebesar Rp 15 triliun. Dana tersebut bakal dialokasikan untuk program rumah murah yang dijanjikan Presiden SBY.

Kamis, 24 Feb 2011 15:45 WIB

detikFinance

Regulasi Pembelian Beras Kualitas Rendah Bisa Tekan Inflasi

Permentan No.05/Permentan/PP.200/2/2011  tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di luar kualitas bisa menjadi alat untuk meredam inflasi.

Kamis, 24 Feb 2011 13:24 WIB

detikFinance

Anggota DPR Minta Syarat IPO BUMN Diperketat

Persyaratan pelepasan saham perdana (IPO/initial public offering) oleh BUMN harus diperketat dan dibedakan dengan perusahaan swasta. Karena IPO BUMN dinilai rawan mafia.

Kamis, 24 Feb 2011 13:19 WIB

detikFinance

Agus Marto Menyerah, Aturan Komwas Perpajakan Direvisi

Menkeu Agus Martowardojo akhirnya  akan revisi PMK 133/2010 terkait Komite Pengawasan (Komwas) Perpajakan atas permintaan Komisi XI DPR RI.

Kamis, 24 Feb 2011 12:43 WIB

detikNews

PD: SBY akan Pertimbangkan Penilaian UKP4 dalam Reshuffle

Isu seputar reshuffle kabinet kembali mengemuka pasca gagalnya usulan hak angket mafia pajak. Perombakan kabinet diisukan akan segera dilakukan oleh Presiden SBY. Lalu apa yang menjadi dasar SBY mencopot pembantunya?

Kamis, 24 Feb 2011 12:43 WIB

detikNews

Tolak Hak Angket, Gerindra Tidak Ingin Hanyut Kepentingan Politik

Gerindra membuat manuver politik dengan menolak hak angket mafia pajak pada rapat paripurna DPR, Selasa (22/2) kemarin. Tidak ingin dikatakan hanya 'mengekor' partai berkuasa, Gerindra mengambil sikap menolak hak angket karena tidak ingin hanyut pada tindakan politik yang arahnya tidak jelas.

Rabu, 23 Feb 2011 11:59 WIB

detikNews

Demi Satu Suara, Anggota FPD Datang untuk Voting dengan Kursi Roda

145 anggota Fraksi Partai Demokrat mengadiri rapat paripurna pengambilan keputusan hak angket mafia pajak. 1 Anggota FD dari komisi XI Vera Febyanthy mengikuti paripurna dalam keadaan sakit.

Selasa, 22 Feb 2011 21:22 WIB

detikNews

FPD Nilai Hak Angket Perpajakan Lebih Penting dari Mafia Pajak

DPR menunda rapat paripurna hak angket perpajakan Komisi XI karena jumlah pengusul yang kurang. Fraksi Partai Demokrat (FPD) mengaku kecewa dengan penundaan ini. Mereka menilai hak angket perpajakan lebih penting dari hak angket mafia pajak yang diajukan Komisi III.

Selasa, 22 Feb 2011 14:51 WIB