detikNews

Tawa Pengunjung Sidang MK Saat Pengacara ACTA Salah Sebut Nama Ahok

Di awal paparannya, Wakil Ketua ACTA Dahlan Pido sempat membuat pengunjung sidang di MK tertawa karena salah menyebut nama Ahok.

Rabu, 19 Okt 2016 13:57 WIB

detikNews

Ahli Beberkan Potensi Kecurangan Pilkada, Ahok: Anda Kurang Baca Berita

Ahli hukum pidana dari UMJ, Prof Syaiful Bakhri membeberkan potensi kerugian yang timbul jika calon kepala daerah petahana tidak mengambil cuti saat kampanye.

Rabu, 19 Okt 2016 13:31 WIB

detikNews

Disebut Dukung Ahok Demi Pengakuan Pemerintah, PPP Kubu Djan: Kami Ikhlas!

PPP kubu Djan Faridz disebut hanya mendukung Ahok-Djarot di Pilgub DKI untuk mendapat pengakuan dari pemerintah. Sekjen PPP kubu Djan, Dimyati membantahnya.

Rabu, 19 Okt 2016 07:22 WIB

detikNews

Anaknya Dituduh Curi Motor, Ayah Ini Gugat KUHAP dan UU Peradilan Anak ke MK

Saat dituduh melakukan curanmor, anak tersebut babak belur dihajar warga dan kembali mendapat perlakuan yang sama di kantor polisi.

Selasa, 18 Okt 2016 16:19 WIB

detikNews

Hakim MK: Parpol yang Boleh Mengajukan Calon Adalah yang Disahkan Pengadilan

Majelis hakim menilai ada beberapa teori yang berulang dan harus ada yang diperkuat untuk meyakinkan hakim.

Selasa, 18 Okt 2016 16:05 WIB

detikNews

PPP Kubu Djan Faridz Gugat UU Pilkada karena Tak Bisa Usung Calon

PPP kubu Djan Faridz menggugat kepengurusan Romi yang dibentuk dalam Muktamar

Selasa, 18 Okt 2016 15:37 WIB

detikNews

Penganut Sunda Wiwitan Keberatan Jika LGBT dan Kumpul Kebo Dipidana

Dewi Kanti menyampaikan keberatannya soal permintaan pemohon. Dirinya sampai saat ini belum juga memiliki surat nikah, dengan alasan prosedur administrasi

Senin, 17 Okt 2016 16:46 WIB

detikFinance

Harta WNI di Luar Negeri Rp 3.600 T, Mayoritas di Singapura

Direktorat Jenderal Pajak mencatat harta WNI di luar negeri mencapai Rp 3.600 triliun. Mayoritas tersebar di Singapura.

Kamis, 13 Okt 2016 22:20 WIB

detikNews

Gugat UU Pilkada ke MK, KPU: Kemandirian Kami Tak Bisa Diintervensi

KPU menggugat UU Pilkada terkait kewajiban rapat konsultasi di DPR dalam penyusunan peraturan. KPU ingin agar bisa mandiri tanpa intervensi.

Rabu, 12 Okt 2016 02:46 WIB

detikNews

KPU Gugat UU Pilkada ke MK, Kewajiban Patuhi DPR Diminta Dibatalkan

Selama ini, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membuat peraturan. Hasil dalam rapat tersebut mengikat dan wajib dijalankan oleh KPU.

Selasa, 11 Okt 2016 18:13 WIB