detikFinance

DPR Minta Menteri BUMN Buka-Bukaan Soal IPO KS

DPR meminta Menteri BUMN Mustafa Abubakar beserta jajaran tim privatisasi KS membuka secara transparan prosesi IPO KS karena sudah merambah ke ranah politis.

Senin, 22 Nov 2010 14:08 WIB

detikFinance

DPR Desak BPK Audit Investigasi IPO Krakatau Steel

Menanggapi dugaan banyaknya politisi yang mendapat keuntungan dibalik rendahnya harga IPO KS, DPR mendesak BPK lakukan audit investigatif.

Senin, 22 Nov 2010 13:42 WIB

detikNews

Komisi VI DPR Bantah Dapat Jatah Saham KS

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto membantah tudingan anggota Komisi III DPR Ahmad Yani terkait saham Krakatau Steel. Dia mengaku tidak ada kalangan Komisi VI yang mendapatkan jatah.

Senin, 22 Nov 2010 12:55 WIB

detikNews

Politisi Senayan Dituding Banyak Terima 'Bonus' IPO Krakatau Steel

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menuding banyak politisi yang mendapat keuntungan di balik IPO saham Krakatau Steel (KS) yang sangat murah.

Senin, 22 Nov 2010 11:30 WIB

detikNews

Pemerintah Siap Kucurkan Dana Tambahan untuk Pembelian Sapi

Untuk pembelian sapi warga di kawasan zona bahaya Merapi, pemerintah menganggarkan biaya hingga Rp 100 miliar. Jika nantinya dana tersebut kurang, maka Kementerian Pertanian siap mengucurkan dana tambahan.

Sabtu, 13 Nov 2010 15:33 WIB

detikNews

Rp 100 Miliar Dinilai Tak Cukup untuk Beli Semua Sapi Korban Merapi

Pernyataan pemerintah yang akan membeli semua sapi korban letusan Merapi dinilai masih membingungkan. Sebab dana sebesar Rp 100 miliar yang disediakan dinilai tidak cukup untuk melaksanakan program tersebut.

Jumat, 12 Nov 2010 18:09 WIB

detikNews

Aria Bima: Penanganan Bencana Merapi Membingungkan

Penanganan bencana Merapi dinilai membingungkan. Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) yang memegang dana bencana sebesar Rp 150 miliar, baru mengucurkan dana penanganan Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar kepada Pemkab setempat. 

Jumat, 12 Nov 2010 17:55 WIB

detikNews

DPR Minta Pemerintah Tunda Pembayaran Hutang Pengungsi Merapi

Letusan Gunung Merapi membuat terhentinya laju ekonomi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Untuk merangsang kembali geliat ekonomi masyarakat, pemerintah perlu memberikan fasilitas penundaan pembayaran hutang, bagi para pengungsi Merapi.

Selasa, 09 Nov 2010 01:13 WIB

detikNews

Aria Bima: Tanpa Keputusan Jelas, Percuma Presiden Ngantor di Yogya

Keputusan SBY berkantor sementara di Yogyakarta untuk memantau langsung penanganan korban Merapi harus disertai kebijakan konkret yang diputuskan saat itu juga. Tanpa itu, tak ada gunanya SBY berkantor di Yogyakarta selain mencari pencitraan sebagai pemimpin populis.

Minggu, 07 Nov 2010 15:55 WIB

detikFinance

DPR Desak Pemerintah Buka Data Pembeli Saham Perdana KS

DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian BUMN membuka data akhir pembeli saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel.

Kamis, 04 Nov 2010 12:55 WIB