Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dukungan sekaligus menunjukkan komitmennya mendesakan DPR agar segera mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor.
Setelah melalui proses berliku selama 4 tahun, akhirnya DPR mengesahkan RUU Pelayanan Publik menjadi undang-undang. Pelayanan publik pun diharapkan akan membaik.
Setelah sempat alot berhari-hari, DPR akhirnya mengesahkan RUU tentang penetapan Perpu No 1/ 2009 tentang Perubahan UU No 10/2008 mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pengesahan ini diambil melalui jalan voting.
Setelah diskors untuk lobi, sidang paripurna pengesahan RUU tentang Penetapan Perpu No 1/2009 Tentang Perubahan UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu tetap menemui jalan buntu (deadlock). Sidang pun ditunda pada Rabu (29/4/2009) besok.
Dua fraksi yakni FPDIP dan FBPD menolak pengesahan RUU tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.
Ketua DPR Agung Laksono membantah dirinya tergesa-gesa dalam memutus pengesahan RUU MA dalam sidang paripurna Oktober 2008 lalu. Menurutnya, ia sudah mematuhi tata tertib yang ada.
Badan Kehormatan (BK) DPR akan memanggil Ketua DPR Agung Laksono terkait kasus pelanggaran kode etik DPR dalam pengesahan RUU Mahkamah Agung (MA). BK menjadwalkan meminta keterangan Agung Kamis (19/2/2009).
Kasus demonstrasi pemekaran provinsi Tapanuli yang berakhir dengan meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat merupakan ironi demokrasi yang harus dihentikan.
Proses panjang menuju pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap) telah memakan korban jiwa Ketua DPRD Sumut Aziz Angkat. Di tingkat DPR sendiri pengesahan RUU pembentukan Protap sudah tertunda 3 kali di sidang paripurana.