Pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden boleh kampanye menuai beragam reaksi dari publik. Berikut aturan presiden boleh kampanye seperti dikatakan Jokowi.
Pernyataan Jokowi yang menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak di pemilu dinilai tak etis. Jokowi diminta untuk menarik ucapannya itu.
Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mengkritik Presiden Jokowi yang menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye serta memihak di Pemilu.
Direktur PPI Adi Prayitno menilai pernyataan Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak di pemilu sebagai bentuk penegasan dukungannya ke Prabowo Subianto.