Kecaman terus mengalir dari Indonesia terkait pemancungan TKI Ruyati di Arab Saudi. Namun kecaman itu sepertinya tidak berpengaruh banyak, sebab Arab Saudi tidak akan menghentikan sistem hukum yang sudah diterapkan sejak lama tersebut.

Dalam pertemuannya dengan Duta Besar Arab Saudi Abdulrahman Mohammed Amen Al-Khayyat, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar membicarakan permasalahan TKI. Khususnya tentang moratorium TKI pada 1 Agustus 2011 nanti.

Menkum HAM Patrialis Akbar menyambangi rumah dinas Duta Besar Arab Saudi bagi Indonesia di Jakarta. Tujuannya, untuk bertemu dengan pejabat Arab Saudi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti masalah stereotipe yang masih terjadi di kalangan umat muslim di dunia. Salah satunya mengenai konsep berjihad dan kaitannya dengan tindak terorisme.

Pendanaan proyek pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) di Bekasi dibantu oleh pemerintah Arab Saudi. Presiden SBY menyampaikan terima kasih saat meresmikan bangunan tersebut.

Atas dasar perlindungan HAM, pemerintah melangkah melakukan pembelaan terhadap WNI di luar negeri. Senin (27/6) malam ini, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar akan bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Abdurrahman Muhammad Khayyath dan para pejabat Arab untuk membicarakan soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. "Nanti malam saya akan ketemu," kata Patrialis Akbar saat rapat kerja dengan Komisi III, Senin (27/6). Persoalan TKI menjadi pembicaraan hangat dalam raker tersebut.Menurut Patrialis, atas dasar perlindungan HAM, pemerintah melangkah melakukan pembelaan terhadap WNI di luar negeri. Karena itu, Patrialis pun pernah datang ke Arab untuk membicarakan soal TKW ; yang kena hukuman di sana. "Kami surprise terhadap Arab Saudi. Kami sudah bertemu dengan Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Komnas HAM di sana," katanya. Sebelum mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat di sana, Patrialis mengaku datang ke Masjidil Haram dan berdoa di sana. Hasilnya, kata Patrialis, ada ; 316 TKW orang ; yang dibebaskan di 13 provinsi. Selain itu, Selasa (28/6) salah seorang dirjen dari Kementerian Hukum dan HAM akan berangkat ke Malaysia untuk mencari penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berangkat menuju pemukiman padat penduduk di Tambun, Bekasi. Tujuannya untuk meresmikan Pusat Pendidikan Latihan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Pernyataan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Abdulrahman Mohamed Amen Al-Khayyat yang membantah pernyataan Menlu Marty Natalegawa soal permintaan maaf terkait kasus Ruyati mengundang polemik. Jika Marty berbohong, maka Marty harus bersedia mundur sebagai Menlu.

Pernyataan Dubes Arab Saudi Abdulrahman Mohamed Amen Al-Khayyat yang membantah pernyataan Menlu Marty Natalegawa soal permintaan maaf. Siapa yang berbohong?

Dubes Arab Saudi Abdulrahman Mohamed Amen Al-Khayyat 'mempermalukan' Menlu Marty Natalegawa. Akankah Dubes Al Khayyat dilabeli status persona non grata atau diusir?