Megawati menilai agar Indonesia kembali memiliki sistem ketatanegaraan yang benar, sebagaimana dicanangkan pendiri bangsa dalam UUD 1945 pasca Indonesia merdeka
"Selain perubahan SK oleh Sekjen, pimpinan KPK juga telah menerbitkan surat tugas mengikuti pendidikan di Lemhanas," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkap sejauh ini tercatat ada 27.000 aplikasi pelayanan publik Kementerian/Lembaga yang dinilai mempersulit masyarakat.