"Semata-mata mungkin ini memang ada yang meletakkan, menaruh, membuang, atau apa pun," kata Kabiro, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Bapeten Indra Gunawan.
PKS mengomentari isi omnibus law Cipta Kerja yang memberi kewenangan presiden ubah UU dengan PP. PKS merasa aneh karena mengubah UU merupakan domain dari DPR.