detikNews

Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg, KPU: Aturan Bisa Diuji di MA

Komisi Pemilihan Umum menegaskan aturan larangan eks napi korupsi menjadi calon anggota legislatif sudah final.

Sabtu, 26 Mei 2018 13:08 WIB

detikNews

Kades di Pasuruan Dibekuk Kepergok Beli Sabu

Seorang kepala desa (kades) di Kabupaten Pasuruan diamankan diduga penyalahgunaan narkotika. Kades berinisial MK (38) itu dibekuk setelah membeli paket sabu.

Jumat, 25 Mei 2018 07:32 WIB

detikNews

Mendagri soal Eks Koruptor Nyaleg: Niat KPU Baik, tapi...

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan KPU memiliki niat baik soal larangan mantan koruptor atau narapidana kasus korupsi mengikuti pemilihan legislatif, tapi...

Kamis, 24 Mei 2018 13:41 WIB

detikNews

Bahas Ormas, Mendagri Putar Video HTI di Depan Sekda-Ketua DPRD

Mendagri Tjahjo Kumolo memutar video acara ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di depan sekda dan Ketua DPRD seluruh Indoensia. Apa yang disampaikan Tjahjo?

Kamis, 24 Mei 2018 12:27 WIB

detikNews

MK Hapus Pasal Kriminalisasi Jaksa di UU Peradilan Anak

Pasal tersebut dianggap MK bisa mengkriminalisasi jaksa sehingga dianggap inkonstitusional.

Rabu, 23 Mei 2018 11:52 WIB

detikNews

Pensiun, Vonis Artidjo Pernah Gegerkan Dunia Kedokteran

Setelah 18 tahun memakai toga emas, Artidjo Alkostar akhirnya pensiun hari ini. Selama itu menjabat hakim agung, Artidjo pernah menggegerkan dunia kedokteran.

Selasa, 22 Mei 2018 16:50 WIB

detikNews

Debat Fredrich dan Ketum Peradi soal Hak Imunitas Advokat

Fredrich Yunadi mendebat Ketua Umum Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan soal hak imunitas advokat.

Jumat, 18 Mei 2018 21:49 WIB

detikNews

Dipolisikan Bawaslu, PSI Siap Melawan Secara Hukum

PSI menyatakan mereka siap melakukan perlawanan secara hukum.

Kamis, 17 Mei 2018 16:23 WIB

detikNews

Ketua MK Lapor Persiapan Jelang Pilkada 2018 ke Jokowi

Ketua MK Anwar Usman melaporkan soal persiapan MK dalam menghadapi perkara sengketa pilkada nanti.

Senin, 14 Mei 2018 18:28 WIB

detikNews

MK Minta Penggugat Pasal Jabatan Presiden Perbaiki Berkas

Masa jabatan ini digugat karena dianggap menghalangi masyarakat dalam menentukan pemimpin.

Senin, 14 Mei 2018 14:27 WIB