Sebagai kabupaten yang memilik APBD tertinggi, Kukar tak perlu pusing dengan urusan dana penyelenggaraan pilkada. Namun, kapan cairnya tetap tak jelas.
Meski Hamdani sudah buka kartu, tapi Nazaruddin tetap dengan pendiriannya. Dia mengaku tidak menerima dana taktis KPU. Dia siap dikonfrontir dengan Hamdani.
Seperti yang sudah diduga semula, KPU kembali membantah adanya penyimpangan dana pilpres 2004. Dalam audit investigatif BPK penyimpangan mencapai Rp 90,26 M.