detikFinance

Agunan 22 Debitur Kredit Macet Bank Mandiri Capai 291 %

Jumlah agunan 22 debitur yang oleh BPK kreditnya dinilai macet sudah cukup aman, yakni Rp 35,4 triliun atau 291 % dari nilai kreditnya. Bodong nggak?

Rabu, 25 Mei 2005 11:28 WIB

detikNews

KPK Resmi Ajukan Penonaktifan Nazaruddin dan Mulyana

Ketua KPK secara resmi mengajukan surat permintaan pemberhentian sementara Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan anggota KPU Mulyana W Kusumah.

Senin, 23 Mei 2005 16:15 WIB

detikFinance

Sewa Crane JICT Rugikan Rp 83 M

Kerugian negara akibat penyewaan crane atau alat bongkar muat kontainer PT JICT yang menyalahi prosedur mencapai Rp 83,72 miliar.

Senin, 23 Mei 2005 14:20 WIB

detikNews

KPK Ajukan Penonaktifan Nazaruddin ke Presiden Pukul 13.00

Penonaktifan Nazaruddin Sjamsuddin tinggal menunggu waktu. Ketua KPK akan mengajukan permintaan untuk menonaktifkan Nazar siang ini.

Senin, 23 Mei 2005 12:15 WIB

detikNews

Kementerian BUMN Telusuri 30 Kasus Korupsi BUMN

Kementerian BUMN tengah menelusuri 30 kasus korupsi di sejumlah BUMN. Nilai kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp 2,63 triliun.

Minggu, 22 Mei 2005 20:56 WIB

detikFinance

Kementerian BUMN Telusuri 30 Kasus Korupsi BUMN

Kementerian BUMN tengah menelusuri 30 kasus korupsi di sejumlah BUMN. Nilai kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp 2,63 triliun.

Minggu, 22 Mei 2005 20:27 WIB

detikNews

Rusadi Kantaprawira Mengaku Tak Tahu Dana Taktis KPU

Anggota KPU Rusadi Kantaprawira mengaku tidak tahu ada tidaknya dana taktis. Pemeriksaan terhadap dirinya fokus pada pengadaan tinta.

Rabu, 18 Mei 2005 21:31 WIB

detikNews

Dephan Janji Hapus Mark Up Pengadaan Alusista

Dephan berjanji menghapus praktek mark up dalam pembelian alusista. Kepala Staf tidak lagi menangani kontrak pengadaan barang dan jasa.

Rabu, 18 Mei 2005 16:14 WIB

detikNews

Anwar: Status Logistik & TI KPU Rp 632 M Belum Jelas

BPK kembali menggempur KPU. Pengelolaan uang milik negara oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilu legislatif dan pilpres banyak kelemahan.

Selasa, 10 Mei 2005 11:26 WIB

detikInet

Anwar: Status Logistik & TI KPU Rp 632 M Belum Jelas

BPK kembali menggempur KPU. Pengelolaan uang milik negara oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilu legislatif dan pilpres banyak kelemahan.

Selasa, 10 Mei 2005 11:26 WIB