BAKN DPR merekomendasikan penggunaan hak interpelasi atas temuan penyelewengan dalam proyek Hambalang. Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani menilai langkah interpelasi tidak diperlukan. Menurutnya, lebih baik KPK diberi kesempatan untuk menyelesaikannya.
Rekomendasi BAKN DPR untuk penggunaan hak interpelasi soal kasus Hambalang didukung fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Sekretaris FPPP Arwani Thomafi, rekomendasi tersebut sudah menjadi keputusan BAKN.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR merekomendasikan penggunaan hak interpelasi terkait kasus proyek Hambalang. Fraksi PAN menyetujui rekomendasi badan kelengkapan DPR tersebut.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menemukan sejumlah penyelewengan dalam proyek pembangunan P3SON di Hambalang. BAKN merekomendasikan penggunaan hak interpelasi dalam kasus tersebut.
Hasil penelaahan BAKN DPR menemukan adanya penyelewengan dalam proyek Hambalang. Hasil penelaahan tersebut merekomendasikan penggunaan hak interpelasi. Fraksi Gerindra mendukung penuh rekomendasi tersebut.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR yang menemukan sejumlah penyelewengan di proyek Hambalang merekomendasikan penggunaan hak interpelasi. FPKS DPR mendukung penuh rekomendasi BAKN ini.
BAKN DPR yang menemukan sejumlah penyelewengan di proyek Hambalang merekomendasikan penggunaan hak interpelasi. Namun FPD DPR menolak penggunaan hak interpelasi untuk kasus Hambalang.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menemukan sejumlah penyelewengan dari hasil telaah audit BPK terhadap proyek P3SON Hambalang. Atas temuan itu, BAKN merekomendasikan DPR menggunakan hak interpelasi.
Banyak profesi atau pekerjaan yang membuat karyawannya merasa senang dan nyaman saat bekerja. Namun ada juga pekerjaan yang bikin karyawan merasa tidak puas atau galau terhadap pekerjaan yang dijalani.