detikNews

Pemerintah Diminta Bekukan Aset dan Kepentingan Singapura

Pemerintah harus secepatnya membekukan semua aset dan kepentingan pemerintah dan korporasi Singapura yang ada di Indonesia.

Kamis, 23 Mar 2006 14:36 WIB

detikNews

Intelijen Poso Harus Dievaluasi

Presiden SBY diminta memberikan perhatian khusus dan mengevaluasi kinerja badan intelijen yang dimiliki negeri ini terkait insiden Poso yang terus dilanda bom.

Kamis, 23 Mar 2006 11:30 WIB

detikNews

Penyelesaian BLBI, Standar Ganda Pemberantasan Korupsi

Pemberian tenggat waktu pembayaran utang hingga akhir 2006 dan deponering terhadap kasus BLBI semakin menunjukkan inkonsistensi pemerintah dan standar ganda dalam upaya penegakan hukum.

Rabu, 22 Mar 2006 12:31 WIB

detikNews

Tak Kunjung Dieksekusi, 33 Eks Anggota DPRD Sumbar Dipolitisir

Sekian lama setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan menolak kasasi 33 dari 43 eks anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) periode 1999-2004, aparat kejaksaan tak kunjung mengeksekusi mereka.

Selasa, 21 Mar 2006 23:17 WIB

detikFinance

Pemerintah Harus Maksimalkan Potensi Lokal di Blok Cepu

Pemerintah diminta memaksimalkan potensi lokal dalam pengembangan Blok Cepu. Selain itu pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap "cost recovery" yang diajukan Pertamina dan Exxon.

Selasa, 21 Mar 2006 22:55 WIB

detikNews

Anggota FPDIP Usul Hak Angket Pengampunan 8 Obligor BLBI

Pengampunan 8 obligor BLBI membuat Anggota Komisi III Yassona H Laoly gerah.Politisi FPDIP ini mengusulkan hak angket untuk kasus tersebut.

Selasa, 21 Mar 2006 16:52 WIB

detikFinance

BPKP Temukan Kerugian Rp 1,5 T

Korupsi ternyata masih sulit dihilangkan dari Indonesia. BPKP bahkan menemukan kasus berindikasi korupsi naik hingga 18,48% sepanjang 2005.

Senin, 20 Mar 2006 12:04 WIB

detikNews

Pengemplang BLBI Boleh Bebas Asal Bayar Lebih Besar

Kejaksaan Agung dan pemerintah boleh saja membebaskan pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari segala tuntutan pidana. Asalkan...

Sabtu, 18 Mar 2006 09:43 WIB

detikNews

Jenderal Bintang Dua Tersangka Korupsi TWP

TNI AD menetapkan jenderal bintang dua berinisial SM sebagai tersangka penggelapan dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) prajurit.

Jumat, 17 Mar 2006 23:17 WIB

detikNews

Komisi Kejaksaan Siap Terima Aduan Masyarakat

Meskipun baru saja dilantik, namun Komisi Kejaksaan (KK) sudah merasa siap bekerja. KK Siap menerima laporan terkait kinerja jaksa.

Jumat, 17 Mar 2006 21:43 WIB