detikNews

Catat! Pungli KTP, PNS Bisa Dibui 6 Tahun atau Denda Rp 75 Juta

Revisi UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membawa kabar baik. Revisi UU itu mencantumkan jelas KTP elektronik (KTP-el) berlaku seumur hidup, juga pengurusannya tidak dipungut biaya alias gratis. Birokrat nakal yang melakukan pungli terancam bui atau denda puluhan juta rupiah.

Kamis, 28 Nov 2013 14:33 WIB

detikFinance

Di Depan Pengusaha Properti, MS Hidayat Pesan Jangan 'Beli Kucing dalam Karung'

Menperin MS Hidayat hadir dalam musyawarah nasional (Munas) Realestate Indonesia (REI) ke-14 di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Selasa, 26 Nov 2013 15:13 WIB

detikFinance

Para Pedagang Tanah Abang Pilih Bayar 'Pajak' ke Preman

Para pedagang di Tanah Abang, Jakarta Pusat ternyata cukup rutin melakukan setoran 'pajak', namun tak diberikan kepada negara.

Jumat, 22 Nov 2013 17:41 WIB

detikFinance

Banyaknya Perda Penghambat Investasi di RI, Bikin Birokrasi Lama

Pengusaha banyak mengeluhkan sulitnya investasi di daerah, karena banyaknya aturan yang justru menghambat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui itu.

Kamis, 21 Nov 2013 18:18 WIB

detikFinance

Cegah Pungli, Petinggi Polri Ini Sebar Nomor HP ke Pengusaha

Para pengusaha masih mengeluhkan banyaknya pungutan liar (pungli) dalam berbagai kegiatan usaha termasuk di sektor keamanan atau yang terkait dengan kepolisian.

Kamis, 21 Nov 2013 17:18 WIB

detikNews

UMK Surabaya Lebih Kecil Dibanding Kota Lain, Soekarwo Pusing

Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dari Kabupaten Gresik dan Kabupaten Pasuruan lebih besar dibanding dengan Kota Surabaya. Kondisi tersebut membuat Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjadi pusing memikirkannya.

Rabu, 13 Nov 2013 12:12 WIB

detikNews

Menkum HAM Tak Beri Target pada Kinerja Dirjen PAS Baru

Dirjen PAS yang baru, Handoyo Sudrajat, akan menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan pemasyarakatan. Meski demikian, Menkum HAM Amir Syamsuddin tidak memberi target untuk menilai kinerja Handoyo.

Jumat, 08 Nov 2013 15:51 WIB

detikNews

Jokowi: Kasus Pungli yang Dilakukan D Masih Simpang Siur

Staf Bidang Kesekretariatan Pemprov DKI Jakarta berinisial D dikabarkan meminta sejumlah uang kepada Yayasan Rumah Sakit Jakarta agar Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) memenuhi undangan pihak yayasan. Jokowi sendiri mengaku kasus tersebut masih simpang siur.

Jumat, 08 Nov 2013 11:17 WIB

detikNews

Staf Jokowi yang Diduga Lakukan Pungli Sudah Diskors

Seorang Staf Bidang Kesekretariatan Pemprov DKI berinisial D yang diduga meminta sejumlah uang kepada pihak Yayasan Rumah Sakit Jakarta sedang diskors karena sedang dalam masa pembuktian.

Kamis, 07 Nov 2013 17:36 WIB

detikNews

Ombudsman: Penanganan Pungli di Polisi Masih Lebih Baik

Lembaga pengawasan pelayanan publik atau Ombudsman menyebut Polri sebagai institusi nomor 2 terbanyak yang diadukan masyarakat. Rata-rata aduan berisi lamanya penindakan laporan masyarakat di Polsek, Polres, dan Polda.

Kamis, 07 Nov 2013 15:04 WIB