detikFinance

Lapindo Bencana Alam, BP Migas Tak Boleh Lepas Tangan

Meski tim yang dibentuk DPR memutuskan bahwa semburan lumpur Lapindo karena bencana alam, tetapi BP Migas tidak boleh lepas tangan.

Senin, 18 Feb 2008 16:36 WIB

detikNews

DPR Usul Revisi Perpres Badan Penanggulan Lapindo

DPR akan memperpanjang masa kerja TP2LS dan mengusulkan revisi Perpres 14/2007 tentang BPLS bentukan pemerintah.

Senin, 18 Feb 2008 16:33 WIB

detikFinance

Sisihkan Gas NAD untuk PIM

Pemerintah diminta segera memenuhi kebutuhan gas PIM, dari sebagian sisa kelebihan gas provinsi NAD pada 2008-2010 yang mencapai 8 kargo LNG.

Senin, 18 Feb 2008 16:14 WIB

detikFinance

Raker Distop Mendadak, Menteri ESDM Dilarang Bicara ke Pers

Raker penting Komisi VII tiba-tiba distop karena ada panggilan untuk sidang kabinet. Menteri ESDM pun dilarang bicara ke pers. Ada apa?

Senin, 18 Feb 2008 14:24 WIB

detikFinance

Antam Berpeluang Miliki Saham Divestasi Newmont

Antam berpeluang memiliki saham divestasi Newmont untuk jatah 2008. Antam sudah menyampaikan keinginan tersebut ke pemerintah.

Senin, 18 Feb 2008 12:50 WIB

detikFinance

9 Kilang Baru Segera Dibangun

Pemerintah tengah mengevaluasi pembangunan 9 kilang minyak di berbagai lokasi Indonesia dengan total kapasitas 1,350 juta barel per hari.

Senin, 18 Feb 2008 11:24 WIB

detikFinance

Pemprov NTB Dukung Default untuk Newmont

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung pernyataan lalai atau default pemerintah terhadap PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Rabu, 13 Feb 2008 15:21 WIB

detikFinance

Divestasi Newmont Default

Pemerintah mengenakan status lalai atau default pada PT Newmont Nusa Tenggara atas kegagalannya memenuhi kewajiban divestasi 10% kepada pemerintah.

Senin, 11 Feb 2008 19:54 WIB

detikFinance

Pajak BBM Lebih Efektif Ketimbang Smart Card

DPR menawarkan solusi untuk pembatasan BBM. Caranya dengan pengenaan pajak BBM bagi mobil di atas 1.800 CC dan bagi pemilik yang mempunyai mobil dua atau lebih.

Jumat, 08 Feb 2008 12:06 WIB

detikFinance

Smart Card Untuk Pembatasan BBM Bisa Kacau Seperti BLT

DPR menilai pembatasan BBM lewat smart card akan menjadi kacau. Kekisruhan yang terjadi bisa seperti kartu bantuan langsung tunai (BLT) yang bisa diperjualbelikan.

Jumat, 08 Feb 2008 11:09 WIB