detikNews

Patrialis Nonaktifkan 16 Pegawai Imigrasi Terkait Kasus Gayus

Menkum HAM Patrialis Akbar menegaskan telah melakukan langkah tegas bagi pegawai Imigrasi terkait kasus Gayus. Dia sudah memberi hukuman kepada mereka yang diduga lalai dalam menyikapi paspor Gayus.

Selasa, 18 Jan 2011 15:26 WIB

detikNews

Patrialis Akan Bongkar 'Kerajaan Kecil' di Imigrasi

Menkum HAM Patrialis Akbar mengumbar janji. Dia menyatakan akan membabat habis praktik mafia dan 'kerajaan kecil' di Imigrasi. Patrialis akan melakukan rotasi besar-besaran.

Selasa, 18 Jan 2011 15:06 WIB

detikNews

Pram Kecewa Jika SBY 'Serahkan' Kasus Century ke Boediono

Wakil Ketua DPR Pramono Anung kecewa Presiden SBY menyerahkan kepemimpinan pemantauan proses hukum skandal bailout Bank Century kepada Wapres Boediono. Seharusnya Presiden SBY yang memimpinnya.

Selasa, 18 Jan 2011 11:51 WIB

detikNews

Satgas Nilai Patrialis Rugi Besar Dalam Kasus Remisi Ayin

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menegaskan terpidana kasus suap Artalyta Suryani (Ayin) tidak layak mendapat remisi. Satgas pun menilai Menkum HAM Patrialis Akbar, rugi besar dalam kasus remisi Ayin ini.

Senin, 17 Jan 2011 21:53 WIB

detikNews

Patrialis Siap Laksanakan Inpres untuk Kasus Gayus & Century

Presiden SBY sudah mengeluarkan instruksi agar kasus Gayus Tambunan dan Bank Century dapat cepat selesai. Menkum HAM Patrialis Akbar mengaku siap melaksanakan instruksi itu.

Senin, 17 Jan 2011 18:52 WIB

detikNews

Selain Australia, 3 Negara Lain Juga Ingin Transfer Napi dengan RI

Permintaan untuk melakukan proses transfer napi tidak hanya datang dari Australia. Sedikitnya ada tiga negara lain, seperti Iran, Brasil dan Hongkong yang mengajukan penawaran serupa.

Senin, 17 Jan 2011 17:07 WIB

detikNews

Mendagri: Jika Tak Setuju Gubernur Istimewa, Terserah Sultan Saja

Draft RUUK DIY telah disampaikan DPR pada pertengahan Desembertahun  lalu. Dalam draft, disebut gubernur istimewa. Namun jika Sultan tidak suka, maka Sultan diberi kewenangan untuk mengambil nama atau istilah lain.

Senin, 17 Jan 2011 15:02 WIB

detikNews

Kemenkum HAM akan Verifikasi Lapangan Secara Random

Mulai hari ini Kementerian Hukum dan HAM membuka pendaftaran untuk kemudian memverfifikasi partai politik. Untuk memperkuat data, Kemenkum HAM juga akan melakukan verifikasi lapangan.

Senin, 17 Jan 2011 12:42 WIB

detikNews

Menko Polhukam: Rapat Soal Gayus Bukan Baru Kali Ini

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, bukan kali ini saja perkembangan proses hukum kasus Gayus Tambunan jadi agenda rapat yang dipimpin Presiden SBY.

Senin, 17 Jan 2011 11:50 WIB

detikNews

Hari Ini Pendaftaran Verifikasi Parpol Dibuka

Berdasarkan revisi UU Partai Politik yang disahkan DPR Desember tahun lalu, setiap parpol harus mendaftarkan diri 2,5 tahun sebelum Pemilu 2014. Nah, mulai hari ini pendaftaran untuk verifikasi parpol itu dibuka di Dirjen AHU Kemenkum HAM.

Senin, 17 Jan 2011 11:00 WIB