detikNews

Tak Lolos di KPU, PPB Kirim Nota Protes ke Bawaslu

Partai Pembaruan Bangsa (PPB) mengajukan nota keberatan kepada Bawaslu setelah gagal dalam verifikasi KPU. Mereka mengadukan pelanggaran dan sikap diskriminatif KPU dalam melakukan verifikasi faktual.

Selasa, 15 Jul 2008 17:08 WIB

detikNews

PBB Mantap Yusril Capres 2009, Cawapres Ditentukan Usai Pemilu

PBB semakin mantap mencalonkan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra sebagai calon presiden (capres). Sosialiasi Yusril sudah gencar dilakukan.

Selasa, 15 Jul 2008 14:27 WIB

detikNews

Yusril dan Kaban Banting Setir Jadi Calon Anggota DPR

Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra yang terpental dari kabinet SBY dan Menteri Kehutanan MS Kaban akan dimasukkan dalam daftar calon legislatif PBB untuk Pemilu 2009.

Minggu, 13 Jul 2008 12:19 WIB

detikNews

2 PBB dan Partai Wahdatul Umah Gabung Galang Suara

2 PBB, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Bintang Bulan plus Partai Wahdatul Umah bergabung. Tujuannya, menggalang suara pada Pemilu 2009.

Minggu, 13 Jul 2008 09:50 WIB

detikNews

Ribuan Kader PBB Ikuti Green Convoy

Menjelang Pemilu 2009, partai politik makin sibuk dengan berbagai kegiatan. Partai Bulan Bintang (PBB) mengadakan konvoi sepeda yang diikuti sekitar 7000 kadernya.

Minggu, 13 Jul 2008 08:23 WIB

detikNews

Ribuan Kader PBB Ikuti Green Convoy

Menjelang Pemilu 2009, partai politik makin sibuk dengan berbagai kegiatan. Partai Bulan Bintang (PBB) mengadakan konvoi sepeda yang diikuti sekitar 7000 kadernya.

Minggu, 13 Jul 2008 08:08 WIB

detikNews

Partai Buruh Ancam Adukan KPU ke PBB

KPU diminta mengakomodir putusan MK soal judicial review pasal 316 huruf d UU No 10/ 2008 tentang Pemilu. Jika tidak, KPU akan diadukan ke Komisi HAM dan Politik PBB.

Sabtu, 12 Jul 2008 13:29 WIB

detikNews

Kalla: Sabtu Minggu Menteri Silakan Kampanye

KPU memperbolehkan para menteri menyisihkan waktunya untuk kampanye. Meski banyak yang menentang aturan tersebut, Wapres Jusuf Kalla justru mengiyakan.

Jumat, 11 Jul 2008 13:52 WIB

detikNews

Eros Djarot: Salahkan DPR, Jangan KPU

Putusan Mahkamah Konstitusi (NK) batal aturan electoral threshold di UU Pemilu, bukti lemahnya DPR menyusun produk hukum. Aturan demi kepentingan sesaat, tanpa pikirkan korelasinya dengan konstitusi dan dampak jangka panjang.

Kamis, 10 Jul 2008 14:50 WIB

detikNews

Harus Ada Verifikasi dan Kocok Ulang Kontestan

Resiko politis dibalik putusan MK membatalkan aturan batas electoral threshol dalam UU Pemilu. Siapa saja dapat menggugat seluruh hasil Pemilu 2009 kelak, karena diikuti oleh peserta yang tidak memenuhi aturan UUD 1945.

Kamis, 10 Jul 2008 14:09 WIB