HNW menjelaskan UU Pemerintah Daerah (UU Pemda) mengatur mengenai pemberhentian kepala daerah, tetapi prosesnya tidak bisa dilakukan secara semena-mena.
Baleg DPR RI mengungkap bahwa RUU KUHP, RUU Lembaga Pemasyarakatan (PAS) dan RUU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021.
Di Skotlandia, produk pembalut wanita akan tersedia secara gratis di seluruh gedung-gedung publik termasuk sekolah juga universitas di seluruh Skotlandia.
RUU HIP kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 dengan nama baru RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (PHIP). Empat fraksi keberatan terkait hal itu.