detikNews

Pimpinan DPD RI: Tak Ada Alasan Kembali ke Orde Baru!

Gelombang penolakan pilkada melalui DPRD terus membesar. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara tegas menolak wacana ini. Wakil Ketua DPD RI Laode Ida menilai pilkada lewat DPRD sebagai pelanggaran hak konstitusional.Tolak 'Pilkada DPRD', Pimpinan DPD RI: Tak Ada Alasan Kembali ke Orde Baru

Sabtu, 13 Sep 2014 12:04 WIB

detikNews

Panja RUU: Pilkada Langsung atau Tidak akan Diputuskan Lewat Suara Terbanyak

LSM-LSM pemerhati‎ Pemilu dan demokrasi yang rapat audiensi dengan Panja RUU Pilkada menyatakan sikap menolak Pilkada tak langsung lewat DPRD.

Senin, 08 Sep 2014 13:55 WIB

detikNews

Rapat dengan DPR, Perludem Cs Kompak Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada mengadakan rapat dengan sejumlah pemerhati pemilu dan demokrasi dari sejumlah LSM. Semua pemerhati Pemilu kompak menolak Pilkada tak langsung alias lewat DPRD.

Senin, 08 Sep 2014 12:47 WIB

detikNews

Perludem: Sistem Presidensial, Kepala Daerah Juga Harus Dipilih Langsung

Pemilihan kepala daerah menjadi wacana perdebatan dalam RUU Pilkada yang sedang digodok DPR. Jika sistem politik Indonsia menganut presidensial, maka kepala daerah seyogianya dipilih secara langsung oleh rakyat. Bukan perwakilan melalui DPRD.

Minggu, 07 Sep 2014 10:29 WIB

detikNews

Pilkada Lewat DPRD Bukti Kemunduran Demokrasi dan Inkonsistensi Parpol

Mayoritas fraksi di DPR RI ramai-ramai berubah pandangan politik soal RUU Pilkada yang masih dibahas sampai saat ini. Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD masuk dalam RUU Pilkada.

Minggu, 07 Sep 2014 10:26 WIB

detikNews

Perludem dan Pengamat Tolak Pilkada Lewat DPRD

DPR dalam waktu kurang dari sebulan akan mengesahkan RUU Pilkada, dengan mayoritas parpol menginginkan kepala daerah dipilih lewat DPRD tidak lagi langsung oleh rakyat.

Jumat, 05 Sep 2014 12:35 WIB

detikNews

KPU: Tidak Pas Kalau Pemilu Kada Diundur Tahun 2016

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan KPU agar pemilu kada (Pemilu Kada) tahun 2015 diundur ke 2016. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menilai hal itu tidak pas.

Kamis, 28 Agu 2014 20:11 WIB

detikNews

Perempuan Susah Duduki Jabatan Strategis di Parlemen, UU MD3 Digugat

UU MD3 memperberat syarat perempuan menjadi pimpinan alat kelengkapan DPR. Atas hal itu, para penggiat hak-hak perempuan pun menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kamis, 28 Agu 2014 17:58 WIB

detikNews

Ketua KPU: Pilkada Serentak Bisa Hemat Anggaran Daerah Hingga 50%

Ketua KPU Husni Kamil Manik mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan secara serentak. Dengan Pilkada serentak, pemprov bisa menghemat anggaran sampai lebih dari 50 persen.

Kamis, 28 Agu 2014 16:14 WIB

detikNews

Perludem Usulkan Pilkada Ditunda Hingga 2016

Nasib RUU Pilkada hingga kini masih terkatung-katung di DPR. Keinginan pemerintah agar gubernur dapat dipilih langsung, bupati/walikota dipilih oleh DPRD dan wakilnya dipilih oleh pemenang serta Pilkada dilaksanakan secara serentak pada 2015 belum mendapatkan lampu hijau dari DPR.

Kamis, 28 Agu 2014 14:06 WIB