Pemerintah diminta lebih intens dalam penanggulangan perdagangan anak. Sebab masalah ini terus menggejala dan seolah sulit dihentikan.

Meski pemerintah Malaysia sudah minta maaf secara pribadi kepada Presiden SBY, aksi pemukulan Donald Kolopita masih menimbulkan polemik. Imbauan untuk boikot produk Malaysia pun disuarakan.

Muktamar PPP 30 Januari - 3 Februari 2007 akan memilih ketua umum baru. Ketua umum PPP lebih strategis dari unsur NU. Ini demi Pemilu 2009.

Masalah pelacuran yang melibatkan anak di bawah umur, dinilai belum menjadi agenda penting pemerintahan. Kasus-kasus terus bermunculan tanpa perhatian serius.

Pemerintah Indonesia didesak segera meratifikasi dua produk hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai anti perdagangan anak. Instrumen hukum ini perlu segera menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia untuk mengeleminir berbagai kasus perdagangan maupun perbudakan anak.