BPK melaporkan hasil investigasi terhadap PT Pelindo II ke DPR. Disimpulkan ada berbagai penyimpangan yang identik dengan hasil audit investigatif PT JICT.
Usulan penjabat (Pj) gubernur dari Polri menuai kontroversi. Penolakan juga disebut datang dari jajaran internal pemerintah hingga partai pendukung Jokowi.
Pansus RUU Pertembakauan mengundang pemerintah yang diwakili Ditjen Bea dan Cukai, Kadin Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan praktisi.