Pemerintah mengalokasikan dana cukup besar Rp 500 triliun hingga tahun 2014 untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebab sarana infrastruktur menjadi salah satu dari 11 prioritas pembangunan Indonesia.
Pemerintah berencana potong anggaran kementerian dan lembaga (K/L) Rp 18,8 triliun-Rp 22 triliun. Tidak hanya itu, anggaran MPR dan DPR pun ikut kena imbasnya.
DPD ikut menanggapi RUU Jaminan Produk Halal (JPH) yang kini sedang digodok DPR. DPD mendukung agar RUU JPH menetapkan MUI sebagai lembaga penjamin halal dan LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa kehalalan.
Proyek kereta api super cepat 300 Km/jam Jakarta-Surabaya yang bakal menelan Rp 180 triliun mendapat pinjaman Jepang. Pembayaran utangnya selama 40 tahun.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menyatakan saat ini masih saja masyarakat memasang harga tanah tinggi untuk pembebasan lahan tol.
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengaku mendahulukan program bedah rumah (swadaya) bagi masyarakat miskin selama 100 hari masa kerjanya daripada kredit FLPP.