detikHot

Tim Juri Publik Akan Nilai 46 Karya di Indonesia Art Award 2015

Sejak 2013 lalu, kompetisi dua tahunan Indonesia Art Award 2015 selalu melibatkan partisipasi publik dalam penilaiannya. Juri publik ini merupakan hasil undangan dari Yayasan Seni Rupa Indonesia sebagai penyelenggara.

Kamis, 13 Agu 2015 08:57 WIB

detikHot

46 Seniman Lolos Seleksi Kompetisi Indonesia Art Award 2015

Kompetisi seni rupa Gudang Garam Indonesia Art Award (GGIAA) 2015 kembali diselenggarakan untuk kedua kalinya. Sebanyak 46 seniman berhasil lolos seleksi di kompetisi bergengsi tingkat nasional ini.

Kamis, 13 Agu 2015 08:12 WIB

detikNews

Fasilitator Perdamaian Minta Bendera Aceh Diubah karena Mirip Bendera GAM

Lalu, bagaimana tanggapan fasilitator perdamaian?

Kamis, 13 Agu 2015 01:33 WIB

detikNews

Pansel KPK: 19 Capim Akan Hadapi Tes yang Semakin Berat!

19 Capim KPK lolos dan akan melakukan tes selanjutnya. Pansel KPK juga melakukan pelacakan.

Rabu, 12 Agu 2015 16:25 WIB

detikFinance

Ketua DPD: Sudah Tepat BI di Makroprudensial, OJK di Mikroprudensial

Ketua DPD RI Irman Gusman mendukung OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dan pengaturan di kegiatan sektor jasa keuangan.

Senin, 10 Agu 2015 15:59 WIB

detikNews

Ini Sebab Pilwalkot Denpasar Terancam Diikuti Calon Tunggal

I Ketut Suwandi tak mau mundur dari anggota DPRD Provinsi Bali sebagai syarat ikut Pilwalkot Denpasar.

Senin, 10 Agu 2015 12:32 WIB

detikFinance

Sindiran Menkeu ke Pemda Soal Dana 'Menganggur' Rp 273,5 Triliun di BPD

Adanya dana pemerintah daerah Rp 273,5 triliun yang menganggur di Bank Pembangunan Daerah (BPD), menjadi salah satu penyumbang lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Rabu, 05 Agu 2015 20:26 WIB

detikFinance

OJK: Dimungkinkan Ada Produk BPJS Kesehatan Syariah

Untuk memberikan pilihan kepada masyarakat soal kepesertaan BPJS Kesehatan, OJK bersama tim tengah berembuk menelurkan produk BPJS Kesehatan Syariah.

Selasa, 04 Agu 2015 17:39 WIB

detikNews

Pemerintah Tak Boleh Gunakan Kekuatan untuk Berangus Media

Kebebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur undang-undang. Sebab itu pemerintah tak boleh sembarang memakai kekuatannya untuk memberedel hak itu.

Selasa, 04 Agu 2015 16:15 WIB

detikNews

Pasal Penghinaan Presiden Dapat Hidupkan Rezim Otoriter

Pemerintah kembali mengajukan pasal Penghinaan Presiden dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal itu dianggap dapat menciptakan rezom otoriter.

Selasa, 04 Agu 2015 16:04 WIB