detikNews

Belajar dari Drama PKPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg: Tertib Hukum

Kemenkum HAM justru mengajak KPU mencari solusi bersama menyikapi UU dan putusan MK. Sebab, UU dan putusan MK membolehkan eks napi nyaleg.

Rabu, 04 Jul 2018 10:34 WIB

detikNews

Kekayaan Fantastis Najib yang Ditangkap 'KPK' Malaysia

Eks PM Malaysia Najib Razak yang ditangkap Komisi Antikorupsi Malaysia. Najib ditengarai memiliki kekayaan fantastis terkait skandal megakorupsi 1MDB.

Selasa, 03 Jul 2018 20:30 WIB

detikNews

Bawaslu Imbau PSI Tak Pilih Eks Koruptor Jadi Caleg

Kedatangan Bawaslu ke PSI dimaksud untuk melakukan sosialisasi terkait pendaftaran calon anggota legislatif 2019

Selasa, 03 Jul 2018 18:10 WIB

detikNews

MK Minta PSI Perbaiki Gugatan Iklan Parpol

MK meminta PSI untuk memperbaiki gugatan tersebut supaya materi gugatan tepat.

Selasa, 03 Jul 2018 17:41 WIB

detikNews

UU MK Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg, Yasonna Susun Jalan Tengah

Kemenkum HAM tentu menyepakati pelarangan caleg yang merupakan mantan narapidana koruptor dalam pemilihan legislatif. Namun apa daya, UU dan MK membolehkan.

Selasa, 03 Jul 2018 17:37 WIB

detikNews

Yasonna Tengah Pelajari PKPU Soal Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Kemenkum tengah mempelajari Peraturan KPU soal pelarangan eks koruptor nyaleg. Perlu waktu mengharmonisasi dengan peraturan di atasnya.

Selasa, 03 Jul 2018 17:06 WIB

detikNews

Fahri Hamzah: Bagaimana RI Maju Kalau Pemimpinnya Empot-empotan!

Fahri Hamzah berharap Presiden RI mendatang harus setara Sukarno. Fahri menyayangkan jika pemimpin RI seperti kesusahan dalam mengelola negara.

Selasa, 03 Jul 2018 14:45 WIB

detikNews

Pimpinan DPR Minta Larangan Eks Koruptor Nyaleg Juga untuk Eksekutif

KPU menerbitkan aturan yang melarang eks napi korupsi nyaleg. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta larangan itu juga berlaku untuk eksekutif.

Selasa, 03 Jul 2018 12:42 WIB

detikNews

MK soal Ambang Batas Capres: Ini Sering Digugat, Apa Bedanya?

Menurut MK, gugatan ini sudah sering diajukan sehingga majelis butuh alasan baru untuk apa aturan ini digugat.

Selasa, 03 Jul 2018 12:29 WIB

detikNews

Kotak Kosong dan Kebuntuan Elektoralisme

Pasangan calon tunggal di pilkada harus dibaca sebagai kebuntuan politik elektoral dalam mendorong terciptanya dinamika persaingan politik yang sehat dan fair.

Selasa, 03 Jul 2018 12:28 WIB