detiksearch

detikFinance

Russian Railways Bangun Rel KA 300 Km di Kalimantan

Russian Rainways, perusahaan kereta api asal Negeri Beruang Putih, Rusia siap membangun 300 Km rel kereta api di Kalimantan Tengah dan Timur. Nilainya US$ 2,5 miliar.

Selasa, 04 Okt 2011 16:30 WIB

detikNews

Hatta Bantah Praktik Mafia Anggaran Bermula di Pemerintah

Tudingan bahwa praktik mafia anggaran terjadi sejak pembahasan oleh pemerintah dibantah oleh Menko Ekonomi Hatta Rajasa. Pemerintah tak ada pemikiran sedikit pun memainkan anggaran.

Selasa, 04 Okt 2011 16:23 WIB

detikNews

Djoko Santoso & George Toisutta Dianugerahi Bintang Mahaputera

Anugerah ini bagian rangkaian peringatan HUT ke-66 TNI. Tanda kehormatan dianugerahkan oleh Presiden SBY.

Selasa, 04 Okt 2011 15:26 WIB

detikNews

Masalah Pelik Pembebasan Lahan untuk Rel Ganda Jakarta-Surabaya

Wapres Boediono kembali memimpin rapat tentang penyelesaian jalur rel kereta api ganda rute Jakarta-Surabaya. Pembangunan rel sepanjang 723 Km itu masih menghadapi masalah pelik berupa pembebasan lahan.

Selasa, 04 Okt 2011 15:24 WIB

detikFinance

Kebanyakan Aturan, BUMN Sulit Berkembang

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku banyaknya aturan untuk BUMN justru menyebabkan perusahaan plat merah tersebut tidak berani untuk maju.

Selasa, 04 Okt 2011 13:12 WIB

detikNews

Hatta : Inflasi bulanan menjadi pantauan kinerja ekonomi nasional

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kerap ditanya media massa terkait laju inflasi dari bulan ke bulan, maklum salah satu indikator daya beli masyarakat adalah angka inflasi yang dibentuk dari Indeks Harga Konsumen (IHK).

Selasa, 04 Okt 2011 12:32 WIB

detikFinance

Hatta: Sulit Cari Direksi BUMN dari 240 Juta Penduduk RI

Pemerintah mengakui kesulitan mencari sosok direksi BUMN yang tepat. Dari 240 juta penduduk yang ada di Indonesia, ternyata sulit mencari direksi BUMN yang andal.

Selasa, 04 Okt 2011 12:20 WIB

detikFinance

Jumlah BUMN Menciut Jadi Hanya 25 Perusahaan di 2025

Pemerintah targetkan hanya terdapat 25 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2025. Perampingan dilakukan terkait program restrukturisasi dan revitalisasi BUMN.

Selasa, 04 Okt 2011 11:38 WIB