detikNews MA Belum Pastikan Nasib PKPU Larang Eks Koruptor Nyaleg Mahkamah Agung (MA) segera memutuskan nasib Peraturan KPU/PKPU yang melarang eks koruptor nyaleg Senin, 10 Sep 2018 12:31 WIB
detikNews Nasib Aturan Eks Koruptor Nyaleg Ditentukan MA Pekan Depan MA akan menentukan nasib uji materi aturan PKPU tentang larangan mantan koruptor maju sebagai caleg. Bagaimana kelanjutannya? Sabtu, 08 Sep 2018 06:47 WIB
detikNews Korupsi Massal dan Disfungsi Aset Demokrasi Di tengah surplus politisi dan kesempatan politik, praktik-praktik politik predatoris justru dilakukan para kader parpol yang duduk di parlemen. Jumat, 07 Sep 2018 14:26 WIB
detikNews Terpidana Kasus Narkoba dan Korupsi Lolos Nyaleg di Riau Sebanyak 10 bakal caleg sempat dicoret oleh KPU karena pernah dipenjara di kasus narkoba dan korupsi. Namun semuanya dinyatakan lolos oleh Bawaslu. Jumat, 07 Sep 2018 08:37 WIB
detikNews Degradasi Pendidikan Politik Ada kecenderungan pendidikan politik bergeser menjadi marketing politik. Marketing semacam ini dikemas dengan berbagai isu dan terus digelontorkan. Kamis, 06 Sep 2018 13:52 WIB
detikNews KPU Minta MA Prioritaskan Uji Materi Caleg Eks Koruptor KPU akan mengirimkan surat ke Mahkamah Agung (MA) meminta agar gugatan uji materi PKPU eks koruptor dilarang nyaleg diprioritaskan. Kamis, 06 Sep 2018 11:19 WIB
detikNews Wiranto Desak MA Segera Putuskan Gugatan PKPU Eks Koruptor Nyaleg Menko Polhukam Wiranto mendesak agar gugatan PKPU Nomor 20/2018, yang mengatur eks napi korupsi, di Mahkamah Agung segera diputuskan. Rabu, 05 Sep 2018 11:25 WIB
detikNews Giliran Basuki Hariman Penyuap Patrialis Akbar Ajukan PK Deretan terpidana korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) bertambah. Rabu, 05 Sep 2018 11:06 WIB
detikNews 2 Mahasiswa FH UI Gugat ke MK: UU Terorisme Rusak Citra Islam Dua mahasiswa FH UI Faisal dan M Raditio menggugat UU Terorisme. Ia keberatan motif terorisme dilekatkan atas ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Rabu, 05 Sep 2018 08:14 WIB
detikNews MA Tak Bisa Percepat Putus Eks Koruptor Nyaleg karena Terbentur UU Desakan pemerintah untuk percepat putusan PKPU Aturan Eks Koruptor Nyaleg itu tak bisa dilaksanakan MA karena terbentur UU. Rabu, 05 Sep 2018 07:18 WIB