detikFinance Bulan Oktober Ekonomi RI Resesi, Begini 3 Faktanya Kondisi perekonomian Indonesia dipastikan resesi. Begini fakta-faktanya. Rabu, 30 Sep 2020 18:00 WIB
detikNews Bowo Sidik Buka-bukaan Peran Eks Dirut PT HTK dalam Kasus Suap Bowo Sidik Pangarso mengungkapkan peran mantan Direktur Utama PT HTK Taufik Agustono dalam kasus suap pengangkutan dan sewa kapal dengan PT PILOG. Rabu, 30 Sep 2020 18:08 WIB
detikNews Waket MPR Apresiasi Pencabutan Klaster Pendidikan dari RUU Ciptaker Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang mencabut klaster pendidikan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Jumat, 25 Sep 2020 22:47 WIB
detikFinance Debat DPR vs Pemerintah soal Aturan Batas Waktu Pekerja Kontrak Pemerintah menganggap saat ini ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dipaksakan untuk bisa menjadi pekerja tetap. Untuk itu aturan PKWT mau dihapus. Senin, 28 Sep 2020 21:45 WIB
detikFinance Mulai Oktober RI Resesi, Perlukah Kita Panik? Indonesia dipastikan resesi bulan depan karena ekonomi kuartal III diyakini negatif. Perlukah masyarakat panik? Rabu, 30 Sep 2020 16:05 WIB
detikFinance Soal Ekstra PMN buat BUMN, Faisal Basri: Morotin Uang Negara Ekonom senior, Faisal Basri menilai usulan ekstra penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN tidak tepat. Sabtu, 05 Sep 2020 15:30 WIB
detikNews Mendagri Bisa Pecat Gubernur di Draft Omnibus Law, Ini Kata Komisi II Komisi II DPR mempertanyakan alasan draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja sampai mengatur kewenangan Mendagri. Selasa, 21 Jan 2020 12:47 WIB
detikFinance Omnibus Law Atur Kebijakan Pemanfaatan Nuklir untuk Listrik Pemerintah sepertinya berniat untuk mengembangkan pemanfaatan nuklir untuk listrik. Buktinya hal itu tercantum dalam RUU Omnibus Law. Selasa, 21 Jan 2020 12:56 WIB
detikNews Mendagri Bisa Pecat Gubernur di Draf Omnibus Law, Ini Kata Ridwan Kamil Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengusulkan perlu ada kesepakatan baru mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selasa, 21 Jan 2020 12:59 WIB
detikNews MUI Jabar Sayangkan Draf Omnibus Law Hapus Kewajiban Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyayangkan usulan pemerintah menghapus kewajiban makanan bersertifikat halal. Selasa, 21 Jan 2020 14:12 WIB