detikNews

Golkar: Fokus ke Pilgub Jatim, Khofifah Harus Mundur dari Kabinet

Golkar meminta Khofifah Indar Parawansa mundur dari Mensos jika ingin fokus di Pilgub Jatim 2018.

Rabu, 04 Okt 2017 14:28 WIB

detikNews

Kemensos Buka Ribuan Lowongan Pekerjaan Pendamping PKH

Kemensos berencana membuka lowongan kerja untuk posisi supervisor dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Selasa, 03 Okt 2017 14:55 WIB

detikNews

382 Wisudawan STKS Langsung Mendapat Sertifikasi Sakti Peksos

Ratusan lulusan STKS Bandung langsung mendapat sertifikasi Satuan Bakti Kesejahteraan Sosial (Sakti Peksos) setelah menjalani wisuda.

Selasa, 03 Okt 2017 14:27 WIB

detikNews

Ziarah ke TMP Kalibata, Mensos Ajak 50 Penghafal Alquran

Mensos Khofifah IP berziarah ke TMP Kalibata. Dalam kesempatan ini, dia mengajak 50 penghafal Alquran untuk bertahlil dan mendoakan para pahlawan nasional.

Senin, 02 Okt 2017 13:17 WIB

detikNews

Bantuan Beras Dikonversi ke Pangan untuk 216 Daerah pada 2018

Pemerintah akan mengonversi bantuan beras sejahtera (rastra) menjadi bantuan pangan untuk 98 kota dan 118 kabupaten, tahun 2018. Bantuan tidak bisa diuangkan.

Jumat, 29 Sep 2017 17:15 WIB

detikNews

Gus, Waspadai Khofifah!

Pemilihan Gubernur Jatim 2018 diprediksi bakal menarik dan seru. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kemungkinan akan kembali berhadapan dengan Khofifah Indar Parawansa.

Jumat, 29 Sep 2017 13:46 WIB

detikNews

Khofifah: Masyarakat Jatim Ingin Saya Kembali Ikut Pilkada

Khofifah mengklaim dirinya diinginkan kembali ikut Pilkada Jatim.

Kamis, 28 Sep 2017 19:08 WIB

detikNews

Soal Nyagub, Khofifah: Koordinasi dengan Partai Belum Selesai

Khofifah masih belum memberi kepastian soal nyagub di Pilkada Jatim. Dia mengatakan, saat ini masih ingin memaksimalkan kinerjanya sebagai Menteri Sosial.

Kamis, 28 Sep 2017 16:56 WIB

detikNews

Presiden Gelar Ratas Bahas Gunung Agung

Peningkatan aktivitas Gunung Agung ini ditegaskan pemerintah tidak berkaitan dengan pariwisata di Bali.

Kamis, 28 Sep 2017 16:16 WIB

detikNews

Auditor BPK Sebut Opini WTP untuk MPR agar Bisa Amandemen

Auditor VII BPK Eddy Moelyadi juga menyebut bila MPR diberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) agar bisa amandemen.

Rabu, 27 Sep 2017 16:18 WIB