detikNews
Wakil Ketua DPR: Tanpa Surat Presiden Jokowi, Tak Ada Revisi UU KPK
Surat Presiden atau Surpres adalah kunci keberlanjutan revisi UU KPK di DPR.
Senin, 12 Okt 2015 10:34 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Tunjukkan Sikap Tegas, Jokowi Diminta Tidak Terbitkan Surpres Revisi UU KPK
Peneliti PSHK Miko Ginting menyebut, tanpa Surat Presiden (Surpres), pembahasan terhadap revisi UU KPK tidak akan dapat dilaksanakan.
Senin, 12 Okt 2015 07:41 WIB
detikNews
DPR Lambat Selesaikan UU, Tifatul: Terlalu Sibuk Hitung Uang Reses!
Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) hari ini, terungkap bahwa DPR sejak dilantik‎ pada Oktober 2014 atau sudah hampir 7 bulan, belum satupun Undang-Undang yang disahkan kecuali Perpu Pilkada dan Perpu Pemda warisan pemerintah periode lalu.
Senin, 25 Mei 2015 16:41 WIB
detikNews
DPR Ingin Ganti Uji Publik di Pilkada Jadi Sosialisasi, Apa Bedanya?
Salah satu poin revisi di UU Pilkada yang akan dibahas oleh Komisi II DPR dan pemerintah adalah terkait uji publik. DPR menilai mekanisme uji publik ini sudah tidak relevan dan juga memakan waktu yang cukup lama sehingga ingin diubah.
Rabu, 11 Feb 2015 09:50 WIB
detikNews
Jokowi Ingin Pilkada Serentak Tetap 2015, DPR Berkukuh Undur ke 2016
Presiden Joko Widodo berharap Pilkada serentak dapat dilaksanakan pada 2015 sesuai UU Pilkada. Namun, DPR berkukuh untuk merevisinya menjadi awal tahun 2016.
Rabu, 11 Feb 2015 09:35 WIB
detikNews
Terima Surat Presiden, DPR Gelar Rapat Konsultasi Dulu Bahas RUU MD3
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon cepat surat Dewan Perwakilan Rakyat terkait pembahasan revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Jumat, 05 Des 2014 10:17 WIB
detikNews
Revisi UU MD3 Molor, Wakil Ketua Baleg: Surat Presiden Belum Turun
Dewan Perwakilan Rakyat gagal mengesahkan revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sebelum Jumat (5/12/2014) besok.
Kamis, 04 Des 2014 13:48 WIB
detikNews
Meleset dari Target, DPR Kebut Pembahasan RUU MD3 di Masa Reses
DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masuk ke dalam program legislasi nasional (2014).
Rabu, 03 Des 2014 10:46 WIB
detikNews
Ini 3 Program SBY untuk Papua yang Harus Dilanjutkan Jokowi
Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai menyampaikan tiga agenda strategis Presiden SBY. Tiga hal itu sekaligus sebagai pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan oleh Pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (jokowi).
Senin, 20 Okt 2014 00:21 WIB
detikNews
Presiden SBY Telah Kirimkan Revisi UU Otsus Plus Papua ke DPR
Presiden SBY telah menandatangani Surat Presiden (Surpres), yang sebelumnya disebut Amanat Presiden (Ampres), mengenai Revisi UU No 21/2001 tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Plus Papua.
Senin, 22 Sep 2014 09:36 WIB