Di MPR periode lalu ada dinamika soal PPHN ini yaitu ada 7 fraksi plus kelompok DPD menyetujui PPHN dengan payung hukum TAP MPR dan ada 3 Fraksi menyetujui PPHN
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan pihaknya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dengan menggelar diskusi publik.
Wakil Ketua MPR yang juga merupakan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menghadiri Rapat Koordinasi DPD Partai Gerindra Bangka Belitung. Memberikan pesan khusus.
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah tidak ikut campur dalam persoalan amandemen UUD 1945 karena amandemen UUD 1945 merupakan wewenang DPR dan MPR.