Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan KPK dalam dua hari berturut-turut. Yang pertama seorang bupati terjaring, menyusul kemudian seorang komisioner KPU.
PPP mempertanyakan apakah jabatan Kepala Sekretariat Dewas KPK tepat diatur dengan Perpres. Struktur pendukung itu dinilai lebih pas diatur dengan Peraturan KPK
Partai Gerindra menilai wajar ada perpres yang mengatur posisi kepala sekretariat Dewas KPK. Tata kelola administrasi di KPK dinilai tidak boleh tumpang tindih.