detikNews

Usulan Kenaikan Anggaran Pertahanan Tidak Rasional

Usulan Menhan Juwono Sudarsono untuk menaikkan anggaran pertahanan dalam APBN 2005 dari rencana anggaran sebesar Rp 22,01 triliun menjadi Rp 46 triliun, dinilai tidak rasional.

Senin, 01 Nov 2004 14:51 WIB

detikNews

Dukungan Pelarangan Parsel untuk Pejabat Meluas

Pelarangan parsel bagi pejabat terus mendapat dukungan. Ketua PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif juga mendukung. Sudah seharusnya, budaya di birokrasi harus diubah.

Rabu, 27 Okt 2004 13:37 WIB

detikNews

KPK: Pejabat Negara Dilarang Menerima Parsel

Usulan agar pejabat dilarang menerima parsel bergaung. Wakil Ketua KPK Erry Riyana menegaskan pejabat negara memang dilarang menerima parsel.

Selasa, 26 Okt 2004 15:31 WIB

detikNews

Menag Dukung Sikap Antiparsel Bagi Pejabat

Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengaku mendukung usul ICW agar para pejabat dilarang menerima bingkisan parsel lebaran.

Selasa, 26 Okt 2004 14:36 WIB

detikNews

Soal Parsel, Mendagri Serahkan Pada Pejabat Masing-Masing

ICW mengusulkan para pejabat dilarang menerima parsel. Menanggapi itu Mendagri M. Ma'ruf menyerahkan kepada masing-masing pejabat untuk menyikapinya.

Senin, 25 Okt 2004 17:47 WIB

detikNews

Ical: Semua Jabatan di Perusahaan Sudah Saya Tinggalkan

Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, mengaku sudah meninggalkan semua jabatannya di Grup Bakrie. Ical ingin lebih konsern dalam tugasnya sebagai menteri.

Senin, 25 Okt 2004 14:39 WIB

detikNews

Berantas KKN, Parsel untuk Pejabat Seharusnya Dilarang

Pemberian parsel bisa jadi diselewengkan sebagai upaya untuk menyuap pejabat. Sebaiknya, Presiden SBY membuat larangan menteri dan pejabat menerima parsel.

Senin, 25 Okt 2004 12:38 WIB

detikNews

Menteri Juga Harus Mundur dari Jabatan di Perusahaan

Pemerintahan SBY-Kalla ingin memberantas korupsi. Bila serius, seharusnya Presiden SBY meminta menterinya untuk mundur dari jabatan parpol atau jabatan di perusahaan.

Senin, 25 Okt 2004 12:12 WIB

detikNews

Kalla, Ical, Sugiharto, Fahmi Harus Copot Jabatan Direksi

ICW meminta pejabat negara dalam kabinet Indonesia Bersatu melepaskan jabatan seperti direksi, komisaris pada perusahaannya.

Kamis, 21 Okt 2004 17:51 WIB

detikNews

SBY Didesak Segera Cabut Inpres Release & Discharge

Koalisi Pemantau Peradilan mendesak Presiden SBY mencabut Inpres release and discharge yang membuat konglomerat bermasalah bebas jeratan hukum.

Kamis, 21 Okt 2004 15:45 WIB