PLN heran dengan protes Greenpeace terhadap rencana pembangunan PLTU. Padahal banyak negara maju yang mengoperasikan PLTU lebih banyak dibanding Indonesia namun tak diprotes.
Pemerintah menyatakan tak mau didikte oleh Greenpeace terkait desakan Greenpeace agar pemerintah Indonesia membatalkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Mabes Polri membenarkan menghentikan kasus 'korupsi' ayat tembakau. Surat ketetapan penghentian perkara yang dilaporkan oleh Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) ini dikeluarkan karena unsur pidana tak terpenuhi.
Greenpeace mendesak RI membatalkan rencana pembangunan PLTU. Dirut PLN Dahlan Iskan pun meminta harusnya jangan Indonesia saja yang didesak, tapi serentak di seluruh dunia.
Rencana Badan Kehormatan (BK) DPR pergi ke Yunani untuk belajar etika dan disiplin terus menuai kritik. BK DPR diminta menghormati dan menyelesaikan dahulu pengaduan masyarakat terkait anggota DPR yang menjadi tugasnya.
Greenpeace mendesak pemerintah RI membatalkan rencana untuk membangun lebih banyak PLTU bertenaga batubara. Greenpeace minta pemerintah mulai membangun masa depan yang ditenagai energi bersih.
Isu panas kembali bergulir dari Mabes Polri. Setelah Mabes Polri membantah menetapkan Ketua Komisi IX Ribka sebagai tersangka pada hilangnya ayat 2 pasal 113 UU No 36 tahun 2009, kini tersiar kabar Mabes Polri menghentikan penyidikan tersebut.
Dibandingkan presiden-presiden lain, SBY adalah presiden yang paling sering bertemu dengan para aktivis HAM. Tak hanya bertemu, SBY juga sering berjanji untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Tetapi janji-janji itu nyaris belum terpenuhi.
Meski banyak dikeluhkan, nyaris tidak ada aksi mahasiswa memprotes SBY-Boediono. Bahkan demo skandal Bank Century dan kasus Cicak-Buaya pun, bukan mahasiswa pelaku utamanya. Mahasiswa berhasil dikendalikan seniornya yang terserap dalam kekuasan.