detikNews

Perludem akan Daftarkan Gugatan Tolak UU Pilkada ke MK Pekan Depan

Bak bola salju yang terus menggelinding semakin besar, penolakan terhadap Pilkada via DPRD terus bergulir. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil berencana akan menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi pekan depan.

Minggu, 28 Sep 2014 09:56 WIB

detikNews

UU Pilkada Akan Memperlemah Posisi Kepala Daerah di Hadapan DPRD

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai UU Pilkada akan memberikan berbagai dampak negatis. Salah satunya adalah melemahkan posisi kepala daerah yang seharusnya setara dengan DPRD.

Sabtu, 27 Sep 2014 15:10 WIB

detikNews

Masyarakat Akan Lawan Pilkada Lewat DPRD

DPR telah mengesahkan UU Pilkada yang memuat mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD. UU ini akan dilawan masyarakat.

Sabtu, 27 Sep 2014 12:15 WIB

detikNews

Tak Cuma Ridwan Kamil, Perludem Ikut Gugat UU Pilkada

Perludem segera menyiapkan permohonoan uji materi terhadap UU Pilkada yang disahkan DPR. Perludem menilai sistem Pilkada lewat DPRD malah merusak demokrasi.

Jumat, 26 Sep 2014 05:15 WIB

detikNews

DPR Putuskan Pilkada Lewat DPRD, Perludem: Demokrasi Mundur

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyesalkan keputusan DPR mengesahkan RUU Pilkada melalui DPRD. Sistem ini malah membuat demokrasi berjalan mundur.

Jumat, 26 Sep 2014 04:58 WIB

detikNews

Dewan Etik Panggil Hakim Konstitusi Patrialis Akbar Pekan Depan

Dewan Etik MK berencana memanggil hakim konstitusi Patrialis Akbar. Pemanggilan itu terkait laporan masyarakat yang melaporkan Patrialis karena mengomentari RUU Pilkada.

Rabu, 24 Sep 2014 13:25 WIB

detikNews

Patrialis Komentari RUU Pilkada, Ketua MK Serahkan ke Dewan Etik

Patrialis Akbar dilaporkan ke Dewan Etik karena mengomentari RUU Pilkada dalam sebuah kuliah umum. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyerahkan sepenuhnya hal itu ke Dewan Etik.

Rabu, 24 Sep 2014 09:41 WIB

detikNews

Dilaporkan Karena Komentari RUU Pilkada, Ini Tanggapan Patrialis Akbar

Hakim MK Patrialis Akbar dilaporkan ke dewan etik terkait komentarnya soal RUU Pilkada. Terkait laporan itu, Patrialis membantah mengomentari RUU Pilkada yang berpotensi digugat ke MK.

Selasa, 23 Sep 2014 19:06 WIB

detikNews

Komentari RUU Pilkada, Hakim Konstitusi Patrialis Dilaporkan ke Dewan Etik

Gara-gara berkomentar soal RUU Pilkada, hakim konstitusi Patrialis Akbar dilaporkan ke Dewan Etik MK. Patrialis diduga melanggar kode etik hakim karena mengomentari perkara yang berpotensi dibawa ke MK.

Selasa, 23 Sep 2014 16:11 WIB

detikNews

Pilkada Lewat DPRD, Kesalahan Logika yang Sangat Fatal!

Semakin mendekati hari pengesahan RUU Pilkada pada 25 September, semakin santer penolakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD seperti zaman Orba. Pendukung sistem itu dianggap memiliki logika yang salah.

Minggu, 14 Sep 2014 10:18 WIB