Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Hukum Penjajah Dan Penjajahan Hukum

detikNews

Hukum Penjajah Dan Penjajahan Hukum

Publik menilai ada kesan yang sangat lamban dalam melakukan reformasi KUHP. RUU ini banyak menyoroti berbagai kepentingan sehingga banyak kelompok yang bertarung memasukkan kepentingannya.
Kamis, 03 Jan 2008 09:31 WIB
Rugikan Masyarakat Adat, Aktivis Tolak REDD

detikNews

Rugikan Masyarakat Adat, Aktivis Tolak REDD

Para aktivis yang tergabung dalam Civil Society Forum (SCF) menolak program dana kompensasi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD).
Kamis, 06 Des 2007 10:19 WIB
Rugikan Masyarakat Adat, Aktivis Tolak REDD

Rugikan Masyarakat Adat, Aktivis Tolak REDD

Para aktivis yang tergabung dalam Civil Society Forum (SCF) menolak program dana kompensasi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD).
Kamis, 06 Des 2007 10:16 WIB
AS Pertanyakan Lagi Reformasi di Tubuh TNI

detikNews

AS Pertanyakan Lagi Reformasi di Tubuh TNI

Reformasi di tubuh TNI selalu menjadi perhatian negara lain, terutama AS. Asisten Menlu AS dalam kunjungannya ke Dephan tidak luput menanyakan hal itu.
Selasa, 29 Mei 2007 16:51 WIB
Zacky Makarim Beberkan Ketidaknetralan Unamet di Timtim

detikNews

Zacky Makarim Beberkan Ketidaknetralan Unamet di Timtim

Mayjen Purn TNI Zacky Anwar Makarim mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Unamet dalam proses jajak pendapat di Timtim. Kecurangan ini yang menimbulkan kemarahan kelompok pro-integrasi.
Rabu, 28 Mar 2007 17:52 WIB
Tunda Revisi UU Otsus Papua

detikNews

Tunda Revisi UU Otsus Papua

Sejumlah LSM meminta pemerintah menunda revisi UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Seharusnya evaluasi dulu pelaksanaan otsus, sebelum dilakukan revisi undang-undangnya.
Kamis, 15 Feb 2007 01:00 WIB
Pemerintah Harus Buat Perppu Gantikan UU KKR

detikNews

Pemerintah Harus Buat Perppu Gantikan UU KKR

Pemerintah didesak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) untuk mengganti UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dicabut MK.
Selasa, 19 Des 2006 12:20 WIB