Pembelajaran mengenai demokrasi bagi anak di sekolah-sekolah masih belum menyentuh esensi, melainkan terjebak pada masalah-masalah prosedural. Guru perlu membekali siswa dengan pemahaman demokrasi yang lebih esensial tersebut.
Pelibatan anak-anak maupun remaja dalam demokrasi di tingkat lokal dinilai sesuatu yang tidak mustahil. Hanya saja, konsep nya berbeda dibandingkan politik bagi orang dewasa.
Sumut Syamsul Arifin ditahan KPK. Walikota Medan Rahudman Harahap ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumut. Tentunya hal ini menjadi pukulan telak bagi masyarakat Sumut.
Kendati dalam masa penahanan KPK, Syamsul Arifin tetap merupakan Gubernur Sumut yang sah. Pemberhentian sementara Syamsul Arifin sebagai kepala daerah hanya baru bisa dilakukan setelah jadi terdakwa.
Konfilik yang terjadi di sebuah negara selalu menyebabkan anak-anak sebagai korban. Mereka umumnya kehilangan masa kanak-kanak, sulit berkembang dan tidak memiliki jaminan masa depan yang baik. Sebagian bahkan akhirnya menjadi pelaku konflik.
ASEAN membutuhkan sistem hukum regional untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkenaan dengan anak. Indonesia dapat menjadi motor pengusul legislasi ini mengingat persoalan-persoalan yang dialami Indonesia selama ini berkaitan dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Perundang-undangan di dalam negeri masih terlalu rendah mengatur usia seseorang bisa menikah. Selain itu, KUHP juga masih mengatur batas usia 12 tahun bagi seorang anak untuk dianggap bisa memberikan persetujuan hubungan seksual.
Ditangguhkannya penahanan Bibit dan Chandra dinilai sebagai keberhasilan SBY meredam tekanan politik terhadap dirinya. Namun tekanan politik lain terkait dengan masalah ini sudah menunggu.
Presiden SBY bakal menerima risiko politik yang berat jika tidak berani melakukan langkah-langkah strategis dan berani terkait penahanan 2 pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Sikap Istana Negara sejauh ini dinilai tidak memadai.