Isu reshuffle menteri yang dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo 'direm' pihak Istana. Wacana reshuffle pun diprediksi muncul lagi di saat kondisi lebih tenang.
Anggota Komisi VIII DPR menyoroti kurang terlihatnya wewenang BPJPH Kemenag dalam sertifikasi halal. UU Jaminan Produk Halal pun diusulkan untuk direvisi.
Menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Pancasila sebagai merupakan pembentuk norma hukum sehingga kedudukannya tak bisa diatur oleh norma hukum seperti UU.
Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo menakar untung rugi pemerintah jika benar mengangkat Ahok menjadi menteri.