detikNews

Pemerintah Didesak Audit Bisnis TNI

Pemerintah didesak melakukan audit sebelum menerima pelimpahan bisnis TNI. Hal ini untuk menghindari kerugian yang besar.

Jumat, 15 Apr 2005 22:30 WIB

detikNews

ICW Nilai Cara Penangkapan Mulyana Wajar

Wakil Koordinator ICW, Lucky Djani, mengungkapkan cara KPK saat menangkap Mulyana W Kusumah, dengan cara menjebak adalah hal yang wajar.

Senin, 11 Apr 2005 06:38 WIB

detikNews

Harusnya Dirjen Pajak Beber Data, Bukan Somasi Faisal

Ketua ICW Teten Masduki berpendapat, somasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak Hadi Purnomo kepada ekonom Faisal Basri tidak tepat.

Jumat, 08 Apr 2005 15:53 WIB

detikNews

ICW: Polling SMS Tak Mampu Angkat Citra Ditjen Pajak

Beredarnya SMS berisi ajakan mengisi polling tentang korupsi di Ditjen Pajak di detikcom dinilai tidak mampu mengangkat citra Ditjen Pajak. Tingkat akurasi tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Selasa, 05 Apr 2005 10:55 WIB

detikNews

30 Kasus Korupsi di Maluku Dilaporkan ke KPK

Sebanyak 30 kasus dugaan korupsi di Maluku saat ini masuk meja KPK. Namun, sebagian tidak bisa ditindaklanjuti.

Rabu, 23 Mar 2005 19:03 WIB

detikNews

ICW Hadapi Upaya Hukum Fatwa

ICW siap menghadapi upaya hukum yang dilakukan Wakil Ketua DPR AM Fatwa terkait dengan rilis daftar anggota DPR yang diduga korupsi.

Rabu, 23 Mar 2005 09:01 WIB

detikNews

Pengacara: Putusan MK Belum Jamin Independensi KPUD

Putusan MK yang mengabulkan permohonan judicial review atas UU Pemda belum menjamin independensi KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada.

Selasa, 22 Mar 2005 17:38 WIB

detikNews

AM Fatwa Adukan ICW ke Polda

AM Fatwa melaporkan ICW ke Polda Metro. Fatwa menilai pencantuman namanya dalam daftar anggota DPR yang diduga korupsi versi ICW sebagai fitnah.

Selasa, 22 Mar 2005 16:26 WIB

detikNews

Pemerintah Didesak Bahas RUU Perlindungan Saksi

Koalisi Perlindungan Saksi meminta KPK mendesak Presiden SBY dan DPR guna membahas RUU Perlindungan Saksi.

Senin, 21 Mar 2005 13:36 WIB

detikNews

Akan Diikuti Lembaga Lainnya

Usulan kenaikan gaji bagi anggota DPR menuai kecaman dan kritik dari masyarakat. DPR diingatkan untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat dari pada pribadi.

Kamis, 17 Mar 2005 08:08 WIB