detikNews

Awasi Peluang Korupsi di Blue Print Rekonstruksi Aceh!

Pelaksanaan blue print rekonstruksi Aceh berpeluang terjadi korupsi. Anggarannya mencapai Rp 48,7 triliun. Awasi!

Kamis, 28 Apr 2005 18:33 WIB

detikNews

Gali Korupsi KPU Lebih Dalam, Pansus DPR Perlu Dibentuk

Wacana pembentukan Pansus DPR soal korupsi di KPU masih pro dan kontra. Tapi, bila bisa menggali korupsi KPU lebih dalam, pansus bisa dibentuk.

Kamis, 28 Apr 2005 18:25 WIB

detikNews

Kaum Miskin Gelar Konferensi Nasional Antipemiskinan

Seolah tak mau kalah dengan pejabat, masyarakat kecil pun menggelar konferensi. Malam ini dibuka Konferensi Nasional Antipemiskinan.

Senin, 25 Apr 2005 20:24 WIB

detikNews

Pemerintah Didesak Audit Bisnis TNI

Pemerintah didesak melakukan audit sebelum menerima pelimpahan bisnis TNI. Hal ini untuk menghindari kerugian yang besar.

Jumat, 15 Apr 2005 22:30 WIB

detikNews

ICW Nilai Cara Penangkapan Mulyana Wajar

Wakil Koordinator ICW, Lucky Djani, mengungkapkan cara KPK saat menangkap Mulyana W Kusumah, dengan cara menjebak adalah hal yang wajar.

Senin, 11 Apr 2005 06:38 WIB

detikNews

Harusnya Dirjen Pajak Beber Data, Bukan Somasi Faisal

Ketua ICW Teten Masduki berpendapat, somasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak Hadi Purnomo kepada ekonom Faisal Basri tidak tepat.

Jumat, 08 Apr 2005 15:53 WIB

detikNews

ICW: Polling SMS Tak Mampu Angkat Citra Ditjen Pajak

Beredarnya SMS berisi ajakan mengisi polling tentang korupsi di Ditjen Pajak di detikcom dinilai tidak mampu mengangkat citra Ditjen Pajak. Tingkat akurasi tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Selasa, 05 Apr 2005 10:55 WIB

detikNews

30 Kasus Korupsi di Maluku Dilaporkan ke KPK

Sebanyak 30 kasus dugaan korupsi di Maluku saat ini masuk meja KPK. Namun, sebagian tidak bisa ditindaklanjuti.

Rabu, 23 Mar 2005 19:03 WIB

detikNews

ICW Hadapi Upaya Hukum Fatwa

ICW siap menghadapi upaya hukum yang dilakukan Wakil Ketua DPR AM Fatwa terkait dengan rilis daftar anggota DPR yang diduga korupsi.

Rabu, 23 Mar 2005 09:01 WIB

detikNews

Pengacara: Putusan MK Belum Jamin Independensi KPUD

Putusan MK yang mengabulkan permohonan judicial review atas UU Pemda belum menjamin independensi KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada.

Selasa, 22 Mar 2005 17:38 WIB