detikNews Tak Punya Kedudukan Hukum, Gugatan Prof Denny Indrayana Dimentahkan MK Gugatan ini dilayangkan oleh Denny, Ferri Amsari, Hifdzil Alim dan aktivis ICW Ade Irawan. Senin, 07 Des 2015 12:33 WIB
detikNews Hanya 3 Menteri yang Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Novanto Resepsi pernikahan putri Ketua DPR Setya Novanto dihadiri ribuan tamu undangan. Namun, hanya sedikit dari kalangan eksekutif yang datang. Jumat, 04 Des 2015 21:25 WIB
detikNews Sekjen PDIP Kondangan ke Pernikahan Putri Novanto Resepsi pernikahan putri Ketua DPR Setya Novanto dihadiri banyak tokoh politik. Salah satunya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Jumat, 04 Des 2015 21:18 WIB
detikNews Zulkifli Hasan, Ical dan Menhan Juga Kondangan Resepsi Putri Novanto Berbagai tokoh terus berdatangan ke acara resepsi pernikahan putri Ketua DPR Setya Novanto. Kali ini MPR Zulkifli Hasan dan Irman Gusman. Jumat, 04 Des 2015 20:40 WIB
detikNews Mendadak Ghoffar, Semangat Kuli Pasar Mendadak nama Abdul Ghoffar, menjadi bahan perbincangan. Bahkan sosok kuli pasar di Victoria Market Melbourne itu menjadi viral di media sosial. Kamis, 03 Des 2015 23:39 WIB
detikNews Ikhwal RUU Contempt Of Court Beredar RUU Contempt of Court di DPR, salah satunya berisi ancaman bagi media massa yang memberitakan kritikan ke pengadilan. Kamis, 03 Des 2015 11:25 WIB
detikNews Majelis Etik Rasa DPR, Saling Serang Sesama Majelis DPR membantuk MKD untuk memeriksa terlapor Ketua DPR Setya Novanto. Namun, jangan harap majelis itu layaknya majelis pengadilan. Rabu, 02 Des 2015 14:10 WIB
detikNews Berseberangan dengan MK, MA Akhirnya Anulir Vonis 18 Bulan Bui dr Bambang Ancaman pidana penjara dan kurungan adalah tidak tepat karena pemberian sanksi pidana terkait erat dengan kode etik Rabu, 02 Des 2015 08:46 WIB
detikNews Pasal Pemufakatan Jahat Pernah Makan Korban: Anggodo dan Ari Muladi Dalam perjalanan pemberantasan korupsi, Pasal 15 pernah digunakan menjerat Anggodo Widjojo dan Ari Muladi. Kasusnya sempat heboh dengan dibukanya rekaman di MK. Selasa, 01 Des 2015 14:28 WIB
detikNews Pengkritik Pengadilan Akan Dibui 10 Tahun, Ketua MK Memilih Tak Berkomentar Aturan ini dinilai bisa mengekang dan memberangus nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Selasa, 01 Des 2015 11:27 WIB