Menteri ATR Sofyan Djalil membeberkan bagaimana modus mafia tanah merebut sertifikat rumah dan mengubah nama pemilik tanpa sepengetahuan pemilik rumah tersebut.
BPN mengklaim sertifikat elektronik tak bisa dipalsukan. Dengan adanya sertifikat tanah elektronik ini diharapkan masyarakat terhindar dari praktik mafia tanah.
Targetnya, tahun depan program ini sudah mulai berjalan dengan mengganti sertifikat tanah masyarakat menjadi sertifikat tanah elektronik secara bertahap.
Gerindra mendesak Kementerian ATR/BPN membatalkan rencana sertifikat tanah elektronik. Muzani menilai sertifikat tanah elektronik bisa berdampak buruk.