detiksearch

detikFinance

Proyek-proyek Infrastruktur Rp 50 Triliun Sempat 'Mampet', Ini Sebabnya

Kementerian PUPR mencatat ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dengan total nilai kontrak sekitar Rp 50 triliun pada 2015 yang sempat terhambat penandatanganannya.

Jumat, 27 Mar 2015 12:55 WIB

detikFinance

Uang Pensiun PNS Dibayar di Muka, Ini Tanggapan Menteri-menteri Jokowi

Pemerintahan Presiden Jokowi tengah mengkaji perubahan penyaluran uang pensiun kepada PNS. Nantinya, uang pensiun tidak akan dibayarkan bulanan tetapi hanya sekali di awal.

Selasa, 24 Mar 2015 16:25 WIB

detikFinance

Pemerintah Talangi Lapindo, Menteri Basuki: 4 Tahun Tak Bayar, Sita Tanahnya

Dana talangan Rp 781 miliar kepada Lapindo Brantas harus dikembalikan dalam 4 tahun. Bila dalam 4 tahun Lapindo tidak bisa melunasi, maka aset tanah yang dijaminkan menjadi milik negara.

Selasa, 24 Mar 2015 15:50 WIB

detikFinance

Ganti Rugi Tanah Warga di Proyek Waduk Jatigede Bertambah Rp 70 M

Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR, mengungkapkan proses verifikasi untuk warga yang terdampak proyek Waduk Jatigede sudah rampung.

Selasa, 24 Mar 2015 14:12 WIB

detikFinance

JK: Ahok Bisa Jadi Legenda Jakarta, Asal Tegas Tapi Tidak Kasar

Wapres JK memuji Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, bisa menjadi legenda dalam pembangunan Jakarta.

Selasa, 24 Mar 2015 10:38 WIB

detikFinance

Bila Anak Buah Main Proyek Fiktif, Menteri Basuki: Borgol Saja!

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan tidak memberi ampun bila ada oknum di kementeriannya yang terlibat dalam proyek 'bodong' alias fiktif.

Senin, 23 Mar 2015 11:22 WIB

detikFinance

Jokowi Tanya ke Basuki: Kok Tol Kena PPN Mulai 1 April?

Menteri Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi kembali menegaskan pemerintah masih mengkaji pengenaan PPN 10% untuk jasa jalan tol.

Jumat, 13 Mar 2015 10:49 WIB

detikFinance

Jokowi Atur Ulang Kontrak Perusaahan Air Minum dalam Kemasan

Pemerintah tengah menyiapkan tindak lanjut atas putusan MK terhadap UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Terkait putusan tersebut, setidaknya ada 7 aturan yang harus selesai dalam kurun waktu sebulan ke depan.

Kamis, 12 Mar 2015 18:54 WIB