detikNews

Pemerintah Sudah Siapkan Alternatif Bila RUU Tax Amnesty Ditolak DPR

Seskab Pramono Anung menyebut pemerintah sudah punya alternatif bila DPR menolak membahas RUU Tax Amnesty.

Senin, 21 Mar 2016 19:40 WIB

detikFinance

Kebutuhan Dana Pembangunan Sangat Besar, Tax Amnesty Bisa Jadi Pilihan

Pemerintah sangat berharap DPR segera membahas RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. 

Jumat, 18 Mar 2016 16:32 WIB

detikNews

Revisi UU Terorisme Baru Akan Dibahas DPR Awal April

DPR sudah menerima surpres dan draf revisi UU Terorisme dari pemerintah sejak pertengahan bulan Februari 2016. Revisi UU itu baru akan dibahas bulan depan.

Senin, 14 Mar 2016 21:02 WIB

detikNews

Ketua DPR: RUU Tax Amnesty Dibahas Setelah Reses

Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan bahwa tidak ada penyanderaan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Kamis, 25 Feb 2016 10:42 WIB

detikNews

Pimpinan DPR: RUU KPK dan RUU Tax Amnesty Kontennya Betul-betul Sulit

Anggota Komisi III dari Gerindra Desmond Mahesa mencurigai adanya barter antara RUU Tax Amnesty dengan revisi UU KPK.

Rabu, 24 Feb 2016 15:45 WIB

detikNews

Ketua MPR: Pembahasan RUU Tax Amnesty Perlu Disegerakan

Pemerintah telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Tax Amnesty.

Rabu, 24 Feb 2016 10:20 WIB

detikNews

Pemerintah Minta DPR Segera Selesaikan UU Tax Amnesty

Pemerintah sudah mengirimkan surat presiden (surpres) dan draf RUU Tax Amnesty ke DPR.

Selasa, 23 Feb 2016 21:06 WIB

detikNews

DPR Sudah Terima Draf RUU Tax Amnesty dari Pemerintah

DPR telah menerima surat presiden beserta draf RUU Pengampunan Pajak dari pemerintah. Draf ini akan lebih dahulu dibahas di rapat Badan Musyawarah.

Selasa, 23 Feb 2016 17:02 WIB

detikNews

Kemenko Polhukam: Presiden Belum Kirim Surpres Setujui Revisi UU KPK ke DPR

Kemenko Polhukam menjelaskan surat yang dikirim Presiden Jokowi ke DPR bukanlah surat persetujuan.

Jumat, 19 Feb 2016 16:54 WIB

detikNews

Fadli Zon Sarankan DPR-Presiden Rapat Konsultasi Soal Revisi UU KPK

Suara penolakan revisi UU KPK terus digaungkan, dari elemen masyarakat hingga internal DPR. Fadli Zon menyarankan ada rapat konsultasi DPR-Presiden.

Jumat, 19 Feb 2016 16:08 WIB