detikNews

TePI Desak KPU Cabut Surat Edaran yang Langgengkan Politik Dinasti

Desakan agar Komisi Pemilihan Umum mencabut Surat Edaran nomor 302/VI/KPU/2015 yang disebut membuka 'kran' politik dinasti kian menguat.

Rabu, 24 Jun 2015 17:05 WIB

detikNews

Dianggap Buka 'Kran' Politik Dinasti, Surat Edaran KPU Panen Kritik

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum bernomor 302/VI/KPU/2015 berbuntut panjang karena dianggap membuka 'kran' politik dinasti.

Selasa, 23 Jun 2015 14:42 WIB

detikNews

Koalisi Kawal Pilkada: KPU Membalikkan Bandul Dinasti Politik

Surat edaran KPU nomor 32/KPU/VI/2015 memantik kontroversi karena berpeluang dimanfaatkan oleh politikus yang ingin membangun dinasti politik.

Senin, 22 Jun 2015 17:14 WIB

detikNews

KPU Diminta Tak Adopsi Rekomendasi Panja Komisi II

Panitia Kerja (Panja) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum menggunakan putusan pengadilan untuk menentukan yang berhak ikut pilkada.

Senin, 27 Apr 2015 16:01 WIB

detikNews

Upaya Penghematan Pilkada Serentak Dinilai Belum akan Tercapai pada 2015

Pemilihan kepala daerah digelar secara serentak dengan harapan terjadi penghematan anggaran. Namun untuk penyelenggaraan perdana tahun ini, diperkirakan belum akan terjadi penghematan anggaran seperti yang diharapkan.

Sabtu, 28 Mar 2015 11:14 WIB

detikNews

Ketua Perludem Ingatkan Potensi Konflik di Pilkada Serentak

Ketua Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengingatkan potensi terjadinya konflik dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun ini cukup besar.

Sabtu, 28 Mar 2015 10:49 WIB

detikNews

Soal Subsidi Rp 1 Triliun, Parpol Harus Bisa Transparan Kelola Dana

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melontarkan wacana soal pendanaan bagi partai politik mencapai Rp 1 triliun, untuk mencegah praktik korupsi.

Senin, 09 Mar 2015 16:49 WIB

detikNews

Ini Alasan 204 Pilkada Serentak Lebih Baik Diundur ke Tahun 2016

Pelaksanaan 204 Pilkada yang akan digelar serentak pada akhir tahun 2015, diusulkan agar diundur ke tahun 2016. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai Pilkada Desember 2015 penuh risiko.

Selasa, 23 Des 2014 15:32 WIB

detikNews

KPU Teken Kerja Sama dengan LIPI Bentuk Lembaga Riset Pemilu

KPU dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama membentuk lembaga riset kepemiluan. Lembaga tersebut diberi nama Electoral Research Institution (ERI).

Senin, 24 Nov 2014 16:08 WIB

detikNews

Hakim Konstitusi dari MA Diharapkan Bisa Sekelas Artidjo

Mahkamah Agung (MA) telah menutup pendaftaran calon hakim konstitusi dengan hasil 10 pendaftar dari hakim karir. Namun kiprah hakim konstitusi dari elemen MA dianggap kurang menonjol dibandingkan yang berasal dari akademisi atau profesional.

Rabu, 05 Nov 2014 17:27 WIB