detikNews 38 Tersangka Suap Gatot Pujo Dicegah ke Luar Negeri KPK mencegah 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 ke luar negeri. Rabu, 25 Apr 2018 20:17 WIB
detikNews 30 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang Suap Rp 1,9 M Sebanyak 30 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) penerima yang suap eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugoroho mengembalikan uang ke KPK. Selasa, 24 Apr 2018 19:25 WIB
detikNews Kejar Pajak Air Freeport Rp 3,9 Triliun, Papua akan Ajukan PK Pemerintah Papua akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang menghapus pajak air yang ditanggung Freeport sebesar Rp 3,9 triliun. Senin, 23 Apr 2018 22:18 WIB
detikNews Diperiksa KPK, Cawagub Sumut Ijeck Klarifikasi Soal Piutang KPK memanggil calon wakil gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah alias Ijeck Shah pada Sabtu (21/4) kemarin. Senin, 23 Apr 2018 10:30 WIB
detikNews Tersangka Suap DPRD Sumut Kembalikan Uang Rp 1,7 M ke KPK Uang ini dikembalikan terkait kasus dugaan suap eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho ke DPRD Sumut. Sabtu, 21 Apr 2018 15:21 WIB
detikNews KPK Periksa Gubernur Sumut dan Cawagub Ijeck Shah KPK memeriksa Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan calon Wagub Sumut Ijeck Shah terkait kasus dugaan suap eks gubernur Gatot Pujo Nugroho. Sabtu, 21 Apr 2018 14:36 WIB
detikNews NasDem: Pembentukan Pansus Tenaga Kerja Asing Jangan Ujug-ujug Ketua DPP Nasdem Irma Suryani mengatakan pembentukan pansus Tenaga Kerja Asing (TKA) tak boleh tiba-tiba alias ujug-ujug. Jumat, 20 Apr 2018 10:12 WIB
detikNews Komisi IX akan Panggil Kemenaker soal Perpres Tenaga Kerja Asing Komisi IX DPR, yang membidangi ketenagakerjaan, akan memanggil Kementerian Ketenagakerjaan untuk dimintai keterangan soal terbitnya Perpres TKA. Jumat, 20 Apr 2018 10:05 WIB
detikNews Dukung Pansus TKA, Gerindra: Tenaga Kerja Kita Perlu Dilindungi Gerindra menilai pembentukan pansus TKA ini untuk melindungi tenaga kerja Indonesia. Jumat, 20 Apr 2018 09:32 WIB
detikNews Golkar Nilai Pansus Tenaga Kerja Asing Hanya Bikin Gaduh Golkar menilai pembentukan pansus tenaga kerja asing belum diperlukan karena hanya membuat gaduh. Jumat, 20 Apr 2018 09:15 WIB