Koalisi Kerakyatan protes tentang iklan Agung Laksono dan keputusan perubahan tatib DPR. Agung langsung merespons hal ini dengan mengeluarkan surat penjelasan.
Setjen DPR hanya memfasilitasi rapat komisi, yang dikuasai Koalisi Kebangsaan. Sementara rapat Poksi yang dikuasai Koalisi Kerakyatan tidak difasilitasi.
DPR menyesalkan pernyataan SBY melarang para menteri untuk tidak menghadiri undangan DPR. SIkap itu dinilai sebagai usaha untuk memanas-manasi situasi di DPR.
Kisruh di DPR belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bahkan, dalam sidang paripurna Koalisi Kerakyatan, sempat muncul usulan untuk merebut ruang rapat komisi.
Makin lama, kisruh di DPR ini makin menggelikan. Lima fraksi Koalisi Kerakyatan menggelar paripurna, sedang lima fraksi Koalisi Kebangsaan rapat komisi.
Terkait dengan kisruh di DPR, para menteri dan pejabat setingkat menteri diingatkan untuk tidak memenuhi undangan rapat kerja oleh komisi-komisi di DPR.