detikNews

Kemendagri Dalami Ribuan Rekening Tak Wajar Milik Pejabat Daerah

Kemendagri tidak akan diam saja terkait temuan ribuan rekening tidak wajar yang disinyalir milik pejabat daerah. Kemendagri masih menunggu data dari PPATK untuk menertibkan.

Rabu, 15 Jun 2011 14:08 WIB

detikNews

Gamawan Fauzi: Rata-rata Sebulan Sekali Kepala Daerah Tersangkut Kasus

Beberapa kepala daerah tersangkut kasus hukum. Statusnya bervariasi dari tersangka, terdakwa hingga terpidana. Sejak 2004 bahkan ada 524 kepala daerah tingkat satu maupun dua yang terjerat kasus hukum.

Selasa, 14 Jun 2011 19:18 WIB

detikNews

KPK Telah Terima Sebagian Laporan PPATK Terkait Suap Wisma Atlet

PPATK menyebut ada 5-6 orang yang terlibat dalam 13 transaksi mencurigakan dugaan korupsi pembangunan wisma atlet di Kemenpora. Laporan tersebut telah diterima sebagian oleh KPK.

Selasa, 14 Jun 2011 16:37 WIB

detikNews

Dalami Kasus Pembobolan Elnusa, PPATK Undang Polda Metro Jaya

Penyidik di Polda Metro Jaya diundang ke Kantor Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu dilakukan PPATK dalam upaya pendalaman kasus pembobolan dana Elnusa di Bank Mega.

Selasa, 14 Jun 2011 14:13 WIB

detikNews

PPATK Tak Yakin Sumbangan Nazaruddin Rp 13 M Terendus

ICW pada 9 Juni lalu menyerahkan data transaksi mencurigakan parpol ke PPATK. 5 Hari pasca penyerahan, PPATK masih mempelajari laporan tersebut.

Selasa, 14 Jun 2011 13:30 WIB

detikNews

PPATK Belum Terima Laporan Transaksi Mencurigakan Hakim Syarifuddin

Hakim nonaktif Syarifuddin Umar telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap PT SCI. Namun PPATK belum menerima laporan transaksi mencurigakan Syarifuddin.

Selasa, 14 Jun 2011 13:07 WIB

detikFinance

PPATK Temukan 43 Transaksi Keuangan Terorisme

PPATK telah menemukan 43 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait pendanaan terorisme selama periode Januari hingga Mei 2011.

Selasa, 14 Jun 2011 08:57 WIB

detikNews

PPATK Minta Perbankan Tak Ragu Laporkan Transaksi Mencurigakan

PPATK mengimbau baik bank BUMN maupun bank swasta tak takut melapor apabila menemui transaksi keuangan mencurigakan, khususnya terkait kasus-kasus korupsi seperti kasus Kemenpora.

Senin, 13 Jun 2011 22:16 WIB

detikNews

LSM Bengkulu Desak KPK Usut Vonis Bebas Agusrin

LSM Bengkulu mendesak KPK agar tidak terpaku melakukan penyidikan hakim Syarifuddin dalam kasus dugaan suap kasus pailit PT SCI. PKBHB juga mendesak agar KPK melakukan pengusutan terhadap kasus lain yang ditangani Syarifuddin, vonis bebas perkara korupsi Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin.

Senin, 13 Jun 2011 11:43 WIB

detikNews

Kepentingan Politik Memberhangus Hukum

Didalam kehidupan bernegara, terkadang dipengaruhi beberapa hal yang menghambat proses demokrasi, seperti yang pernah dialami bangsa ini ketika masa Orde Baru berkuasa.

Jumat, 10 Jun 2011 10:28 WIB