detikNews

'Penunjukan Langsung Berisiko Tinggi'

Komisi Pemilihan Umum akhirnya memutuskan membatalkan Perpres Penunjukkan Langsung. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan menilai keputusan KPU itu merupakan keputusan yang tepat.

Rabu, 14 Jan 2009 08:57 WIB

detikNews

KPU Telah Putuskan Penarikan Perpres Penunjukan Langsung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan penarikan permohonan Perpres logistik. Artinya proses pengadaan logistik tetap akan melalui tender, tanpa penunjukan langsung.

Selasa, 13 Jan 2009 10:43 WIB

detikNews

KPU Pertimbangkan Tarik Perpres Penunjukan Langsung

KPU tengah mempertimbangkan penarikan permohonan pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan logistik. Hal itu dilakukan karena KPU di daerah-daerah telah siap menggelar tender.

Senin, 12 Jan 2009 20:30 WIB

detikNews

KPU Targetkan H-5 Pemilu Logistik Sampai di TPS

KPU menargetkan H-5 pemilu seluruh logistik pemilu telah sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengadaan logistik itu tidak akan dilakukan dengan penunjukan langsung.

Senin, 12 Jan 2009 13:06 WIB

detikNews

Perpres Logistik Pemilu Akan Berpotensi Timbulkan Kecurangan

Rencana KPU meminta Presiden SBY menerbitkan  Perpres untuk penunjukan langsung pengadaan logistik di daerah harus diwaspadai. Perpres logistik dinilai memicu kecurangan.

Kamis, 08 Jan 2009 09:38 WIB

detikNews

Logistik Tak Beres, KPK Siap Seret KPU

KPK akan mengawasi gerak-gerik KPU. Terlebih lembaga itu akan melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan logistik pemilu.

Rabu, 07 Jan 2009 18:13 WIB

detikNews

KPU Dituding Sengaja Ciptakan Kondisi Mendesak

KPU dituding sengaja menciptakan kondisi mendesak agar bisa menggunakan mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan logistik. Padahal jika manajemen pengadaan logistiknya bagus, penunjukan langsung itu tidak perlu.

Rabu, 07 Jan 2009 15:59 WIB

detikNews

KPU Siapkan Perpres Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Logistik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menyiapkan draft peraturan presiden yang memungkinkan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa. Namun hal ini dilakukan untuk kondisi darurat atau mendesak saja.

Selasa, 06 Jan 2009 17:41 WIB

detikNews

Korupsi Tahun 2008, Paling Banyak Penyelewengan Dana APBD

Selama tahun 2008, terdapat 126 kasus korupsi. Namun sebanyak 87 di antaranya adalah kasus kasus penyelewengan APBD. Sedangkan sisanya, 16 kasus mark up dan 13 kasus suap.

Selasa, 06 Jan 2009 16:22 WIB

detikFinance

Impor Barang Rekondisi Diperpanjang

Pemerintah akhirnya kembali menerbitkan aturan impor mesin dan peralatan mesin bekas atau barang rekondisi yang akan berlaku periode 1 Januari hingga 31 Desember 2009.

Senin, 05 Jan 2009 09:03 WIB